Reformasi Mei 1998, Begini Kronologi  Terjungkalnya Kekuasaan Soeharto

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dachlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai 2003. 

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang, atau 1998. 

Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetery Fund (IMF) untuk memangkas subsidi energi. Opsi yang diambil saat itu adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 700 per liter menjadi Rp 1.200 per liter. Kebijakan tersebut menyulut aksi penolakan mahasiswa di sejumlah wilayah. 

Tidak lumrah, tapi pada hari itu Presiden Soeharto mengundang tokoh pimpinan DPR, partai politik, dan Golongan Karya (Golkar), bersama-sama ke kantornya di Bina Graha, Kompleks Istana Merdeka. Acara bertajuk “Pertemuan Silaturahmi dan Konsultasi Setelah Sidang Umum MPR”.

Hasil dari pertemuan selama 90 menit itu disampaikan Menteri Dalam Negeri R Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan.

Menurut Hartono, Presiden Soeharto menyampaikan keinginannya agar DPR menggunakan hak inisiatifnya. Dia mengatakan, Soeharto meminta DPR menyiapkan perangkat guna mereformasi sejumlah rambu-rambu politik yang ada, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga BBM dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstran terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di Universitas Pasundan Bandung, misalnya, 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. 

Demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan, Sumatra Utara, yang berujung pada kerusuhan. 

Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir, untuk menghadiri pertemuan KTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI. 

Selasa sore, sekitar Pukul 16.30 WIB, di tengah guyuran hujan, ribuan mahasiswa Unversitas Trisakti mengadakan aksi damai, dalam perjalanan balik ke kampus. Upaya mereka menyampaikan aspirasi ke DPR/MPR dihadang aparat keamanan berlapis. 

Saat konvoi damai mahasiswa tiba di sekitar gedung bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, di Jalan S Parman, sekirar 300 meter dari kampus, rombongan tersendat. Sebab, jumlah mereka banyak, sementara pintu masuk gerbang kampus kecil. Proses masuk kampus berjalan lambat.

Ketika sebagian besar mahasiswa sudah berada di dalam kampus, tiba-tiba dari arah belakang mahasiswa yang masih berada di bekas Kantor Wali Kota Jakarta Barat, terdengar letusan senjata.  

Mahasiswa kaget, lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Sikap aparat memancing kemarahan mahasiswa. Dari dalam kampus mereka mulai melempari petugas. Aparat membalas dengan tembakan dan gas air mata.

Empat mahasiswa tewas. Mereka adalah Hafidin Royan, Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, dan Hendryawan. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. Tragedi Trisakti.

Hari Rabu Kelabu. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke Kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan.

Tanpa diduga, tiba-tiba jelang tengah hari sekelompok massa muncul dari Jalan Daan Mogot ke arah Kampus Trisakti. Massa yang tampak beringas itu kemudian bentrok dengan aparat keamanan.

Peristiwa terjadi di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Dari sini dimulai gelombang kerusuhan yang membuat Jakarta jadi kota berdarah.

Soeharto melalui orang dekatnya mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo, Mesir.

Sementara itu, kerusuhan dan penjarahan meluas, terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabotabek seperti Supermarket Hero, Superindo, Makro, Goro, Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan itu dirusak dan dibakar.

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, mengatakan kerugian akibat kerusuhan sekitar Rp 2,5 triliun. Sebanyak 4.939 bangunan rusak, termasuk 21 bangunan milik pemerintah.

Data Palang Merah Indonesia mencatat, sekitar 288 orang tewas, dan 101 warga luka-luka. Di Solo, massa merusak sejumlah bangunan, termasuk kediaman Ketua DPR/MPR Harmoko.

Anehnya, saat Ibu Kota porak-poranda, Jenderal TNI Wiranto selaku Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, justru membawa sejumlah panglima komando utama ke Malang, Jawa Timur.

Wiranto memimpin upacara serah-terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) ABRI dari Divisi I kepada Divisi II Kostrad.

Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Dia mendapatkan perkembangan situasi kerusuhan dari putri sulungnya, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut.

Soeharto memanggil Wapres BJ Habibie, Wiranto, Kepala Staf Angkatan, Pangdam Jaya Sjafrie Sjamsuddin, untuk mengevaluasi situasi. 

Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup. Sebagian warga pun masih takut keluar rumah.   

Warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Bandara penuh penumpang yang datang mendadak, mencari tiket untuk segera meninggalkan Jakarta. Suasana di Jabotabek masih mencekam. 

Soeharto kembali memanggil Menhankam/Pangab Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo HS, dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid ke kediamannya di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka mendapat instruksi membentuk sebuah komando seperti Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Hari-hari menegangkan dimulai. Senin pagi itu, ratusan mahasiswa dan masyarakat datang ke DPR/MPR. Sebagian melilitkan pita merah di kepala.

Mereka menyebut diri sebagai delegasi gerakan reformasi nasional. Tidak hanya ingin menyampaikan aspirasi, mereka datang untuk menduduki gedung DPR/MPR.

Langkah itu diambil untuk mendesak DPR agar memanggil MPR, untuk menggelar Sidang Istimewa dengan agenda utama meminta pertanggung jawaban Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR.

Siang harinya, Ketua DPR/MPR Harmoko didampingi wakil-wakilnya menggelar jumpa pers. Isinya, mencermati situasi terkini dan menyarankan Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Sikap Harmoko ini berbeda jauh dengan puja-puji yang dia sampaikan saat Sidang Umum MPR Maret 1998, ketika dia mengatakan mayoritas rakyat masih menghendaki Soeharto melanjutkan jadi presiden.

Malam itu mahasiswa mulai menginap, dan ribuan delegasi, termasuk tokoh masyarakat tak putus mengalir ke DPR//MPR menyampaikan aspirasi agar Soeharto lengser keprabon. Mundur.

Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam seperti Nurcholis Madjid, Abdurachman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Yafie. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam (molor dari rencana semula yang hanya 30 menit).

Para tokoh memaparkan situasi terakhir, dimana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. 

Permintaan tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengusulkan pembentukan Komite Reformasi. Pada saat itu, Soeharto menegaskan ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. 

Janji manis Soeharto untuk menolak dipilih kembali tidak mampu meredam aksi massa, mahasiswa yang datang ke Gedung MPR untuk berunjukrasa semakin banyak.

Sang Lokomotif Reformasi, Amien Rais, mengajak massa mendatangi Lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada keesokan harinya, 20 Mei.

Jalan menuju Lapangan Monumen Nasional (Monas) diblokade aparat keamanan dengan pagar kawat berduri, untuk mencegah massa masuk ke kompleks Monumen Nasional, namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Perubahan mendadak terjadi di kelompok pro reformasi.

Pada dini hari, Amien Rais meminta massa tak datang ke Lapangan Monas karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa.  

Sementara, ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung MPR/DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur.

Malam harinya, Soeharto menerima surat dari 14 menteri anggota kabinetnya, yang menyatakan tidak bersedia duduk dalam Kabinet Reformasi, yang akan dibentuk Soeharto untuk meredam desakan mundur.

Soeharto terpukul. Orang-orang terdekat yang dianggap loyal kepadanya selama ini, balik badan. Meninggalkannya.

Di Istana Merdeka, Kamis, pukul 09.05 WIB, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi Presiden dan BJ Habibie disumpah menjadi Presiden ketiga RI.