KSAD Agus Diimbau Segera Bentuk Tim Khusus Netralitas TNI Jelang 2024

13 Nov 2023, 14:31 WIB

Jenderal TNI Agus Subiyanto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara mengimbau calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, membuat tim khusus untuk mengawal netralitas prajurit TNI jelang Pemilu 2024.

Robi mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar netralitas yang digaungkan Agus tak hanya jadi jargon jelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

Nantinya, tim khusus itu bertugas memantau pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk Pemilu 2024.

"Panglima harus segera membentuk tim khusus dalam menguatkan seruan untuk netralitas TNI pada pemilu 2024 ini. Tim ini bertugas memantau tentang pergerakan anggota TNI dalam menjaga netralitas untuk pemilu 2024," ujar Robi dalam keterangannya kepada IDN Times, Senin (13/11/2023).

1. TNI harus tegas hukum anggota yang tak netral

Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Robi menuturkan, agar aturan netralitas TNI jelang pemilu itu efektif, maka diperlukan sanksi berat bagi aparat yang melanggar. Dia mengusulkan, agar TNI tak segan mencopot jabatan yang bersangkutan.

"Fakta lain, bahwa para purnawirawan TNI juga terlibat dalam tim sukses di masing-masing pasangan capres-cawapres yang tentunya netralitas ini juga sangat penting," tutur dia.

2. Tim khusus TNI juga bisa mengawasi ASN lainnya

Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Dia lantas menjelaskan, dalam jangkauan lebih luas, tim khusus itu juga bisa menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat mendukung pasangan calon tertentu.

Netralitas TNI ini penting sebab untuk mencegah polemik dan perpecahan sebagaimana yang pernah terjadi pada 1966. Di mana TNI mengalami perpecahan dalam ideologi politik negara.

"Masyarakat Indonesia truma dengan cara-cara militeristik pada era orde baru di mana TNI saat itu terlibat dalam politik negara yang seharusnya berada dalam kepentingan bangsa dan negara. Netralitas TNI ini telah menghasilkan sejarah yang menggembirakan ketika tidak mengambil alih kekuasaan pada era reformasi dengan membiarkan proses demokrasi terjadi di Indonesia," tutur Robi.

3. Tim khusus jadi harapan publik agar aparat netral

Upacara HUT TNI ke-77 di Istana Negara pada Rabu (5/10/2022). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Oleh karena itu, kata Robi, tim khusus netralitas TNI ini menjadi harapan masyarakat di tengah publik yang sedang merosot kepercayaannya karena polemik putra sulung Presiden Joko "Jokowi" Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

"Gibran yang seharusnya tidak memenuhi syarat usia untuk mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Tetapi berhasil merubah peraturannya lewat Mahkamah Konsitutusi (MK) yang mana ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar dari Jokowi," ucap dia.

Selain keterlibatan para purnawirawan TNI dalam tim sukses ketiga pasangan capres-cawapres, netralitas TNI menjadi jalan tengah antar banyak kepentingan. Hanya dengan netralitas ini, Panglima TNI masih bisa menjaga marwahnya sebagai TNI yang professional dan bersama kepentingan bangsa dan negara.