KSAD Agus Singgung Isu Laut China Selatan Hingga Papua
Jakarta, IDN Times - Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyinggung isu kesejahteraan prajurit ketika memaparkan visi dan misi dalam uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi I DPR pada Senin (13/11/2023). Dalam pemaparannya, Agus menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan Komisi I DPR lantaran gaji prajurit TNI telah dinaikan.
"Namun, demikian berbagai tunjangan bagi prajurit di daerah operasi masih perlu mendapatkan perhatian, termasuk fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang layak juga diperlukan bagi prajurit serta keluarganya. Karena hal ini sangat berpengaruh pada moril dan semangat prajurit dalam melaksanakan tugas," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.
Dia juga menyebut bila nanti dilantik sebagai Panglima TNI, salah satu programnya adalah perhatian kepada purnawirawan TNI dan wurakawuri. Selain kesejahteraan, Jenderal Agus juga menyinggung beberapa isu strategis lainnya, termasuk potensi konflik di Laut China Selatan.
"Kami menilai perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan melalui pengembangan kapabilitas satuan TNI terintegrasi di wilayah Natuna. Karena satuan tersebut memiliki peran vital untuk menciptakan detterent effect sekaligus sebagai mata dan telinga bagi sistem peringatan dini bagi kita (early warning system)," tutur Agus.
Sementara, isu di Papua, menurut Agus, dibutuhkan pendekatan yang lebih cerdas yakni kombinasi hard power, soft power dan diplomasi militer mutlak dilakukan.
"Hard power melalui siaga tempur dalam rangka penegakan hukum, soft power melalui pemberian dukungan pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Kombinasi hard power dan soft power bisa dilakukan atas kerja sama TNI, kementerian, dan lembaga terkait," katanya.
Diplomasi militer bisa dilakukan dengan melakukan pertukaran dengan anggota militer dari negara lain di kawasan. Kebijakan itu bisa membangun intra personel antar prajurit dan pertukaran pandangan dalam menyelesaikan masalah di Papua.
