Jubir Anies: Panja Netralitas TNI Penting untuk Kawal Pemilu 2024
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Anies Baswedan Surya Tjandra menilai, pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI sebagaimana yang diusulkan politikus PDIP Utut Adianto, sangat bisa dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut dia, justru DPR harus bersikap proaktif untuk membentuk Panja Netralitas TNI.
"Sangat bisa, DPR harus proaktif terkait hal sangat penting ini," kata dia saat dihubungi IDN Times, Jumat (10/11/2023).
1. Surya sebut wajar publik ragukan netralitas Agus Subiyanto pada pemilu nanti
Menurut dia, publik wajar meragukan netralitas calon Panglima TNI Agus Subiyanto. Keraguan itu tidak lain karena Agus disebut-sebut dekat dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Oleh karena itu, Surya mendesak supaya Agus Subiyanto tegas menyatakan bahwa dirinya akan bersikap netral pada pemilu nanti, dan menghindari benturan kepentingan.
"Kekhawatiran seperti itu kami kira wajar, dan sebaiknya segera dibantah oleh Pak Agus Subiyanto sendiri secara langsung. Beliau yang harus menegaskan dirinya netral dan menjamin tidak akan membiarkan militer terlibat politik praktis," kata dia.
2. Tak ingin TNI terlibat langsung dalam politik praktis
Surya tidak ingin TNI nanti terlibat secara langsung dalam politik praktis. TNI, kata dia, memiliki peran untuk mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara khususnya dalam menghadapi ancaman dari luar. Netralitas TNI, ujarnya, menjadi bagian dari unsur penting untuk kepastian politik.
"Ini hanya bisa kalau militer tetap netral dalam melaksanakan tugas militernya. Netralitas militer adalah unsur penting dari kepastian politik," ujar dia.
3. DPR berhak tolak pencalonan Agus Subiyanto bila terindikasi tidak netral
Menurut dia, DPR bisa saja menolak pencalonan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono, yang akan memasuki masa pensiun bila terindikasi tidak akan netral pada Pemilu 2024.
Surya juga ingin DPR dapat memastikan agar jangan sampai ada politisasi militer oleh siapapun, tak terkecuali oleh Presiden Jokowi.
"Saya kira DPR berhak menolak pencalonan tersebut, serta memastikan dengan segala cara jangan sampai politisasi militer oleh siapa pun, termasuk Presiden Jokowi, terjadi lagi di negeri ini," ucapnya.
Diketahui, Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan pembentukan Panja Netralitas TNI, dalam rangka mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.
Usulan tersebut disampaikan eks atlet catur Indonesia itu saat dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kalau memang berkenan untuk menjaga maruah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI," kata Utut menukil ANTARA.
Menurut Utut, Panja Netralitas TNI diperlukan untuk menjaga kedaulatan NKRI agar tidak terpecah belah akibat adanya potensi intervensi terhadap pimpinan TNI dalam mengawal pelaksanaan pemilu.
"Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan. Oleh karenanya dalam keadaan ini, kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak Kasal orang baik. Ini semua orang baik. Tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu Pak!" ujarnya.
