KSP: Amien Rais Hati-hati! Isu Jabatan 3 Periode Fitnah, Konspirasi

15 Mar 2021, 14:26 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian (IDN Times/Margith Juita Damanik

Jakarta, IDN Times - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyebut, pernyataan pendiri Partai Ummat Amien Rais yang menyebut ada skenario untuk mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode adalah teori konspirasi.

Menurutnya, pernyataan Amies Rais soal skenario jabatan tiga periode itu adalah spekulasi. Dia menegaskan, Presiden Jokowi akan tetap taat pada konstitusi yang telah menetapkan jabatan presiden dan wakil presiden untuk dua periode.

"Pak Amien Rais harus hati-hati karena spekulasi tanpa dasar bisa disebut sebagai fitnah. Jadi hati-hati, apa yang disampaikan tanpa bukti hanya spekulasi, melontarkan teori konspirasi, padahal Presiden sudah mengatakan tidak ada yang namanya tiga periode. Konstitusi menggariskan dua periode," ujar Donny saat dihubungi IDN Times, Senin (15/3/2021).

1. KSP sampaikan Jokowi tegas pernah menolak usulan jabatan presiden tiga periode

Presiden Jokowi hadir di KTT ke-37 ASEAN secara virtual, di Istana Kepresidenan Bogor (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Donny mengatakan, pernyataan Amies hanyalah spekulasi. Ia mengaku tidak tahu apa motifnya. Dia juga menyampaikan, Jokowi sempat tegas menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk jabatan presiden tiga periode.

"Presiden sudah menegaskan menolak usulan tiga periode, buat presiden, konstitusi menggariskan dua periode dan itu yang harus dijadikan pedoman," ujar Donny.

2. Soal kudeta Partai Demokrat urusan pribadi Moeldoko, tak ada sangkut paut dengan Jokowi

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Selain itu, Donny juga menuturkan bahwa perebutan kursi ketua umum di Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono, tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden Jokowi. Dia menegaskan, urusan Moeldoko dengan Partai Demokrat adalah urusan pribadi dan hak politik.

"Tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden, tidak ada sangkut pautnya dengan Istana, itu urusan pribadi Pak Moeldoko selaku warga negara yang punya hak politik dipilih dan memilih. Perkara itu sah atau tidak akan dibuktikan di Kemenkumham," ucap dia.

3. Amien Rais sebut Jokowi punya rencana skenario jabatan presiden tiga periode

Amien Rais (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sebelumnya, Amien Rais mengkritik tentang polemik kudeta kepemimpinan Partai Demokrat. Menurut Amien, itu adalah salah satu langkah Jokowi untuk merangkul Partai Demokrat dan menambah kekuatan.

"Kalau kita berikan rezim ini kekuatan yang tidak bisa dikritik lagi, oposisi dibasmi, tak ada lagi demokrasi. Jadi kita betul-betul akan mengalami ya kehancuran politik kita, bahkan juga berbangsa yang lebih berat lagi," kata Amien seperti dalam sebuah video yang ditayangkan di akun Instagram-nya, @amienraisofficial, Senin (15/3/2021).

"Saya meminta saudara-saudara sekalian para anggota DPR, MPR, DPD, lembaga-lembaga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan ploting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu?" lanjut Amien.

Kemudian, Amien menyampaikan skenario yang ia duga akan digunakan Jokowi untuk memuluskan jabatan tiga periode. Pertama, Amien mengatakan bahwa Jokowi akan meminta digelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945

"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin satu, dua, pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," jelas Amien.

Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Jokowi ke depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya, innalillahi wa innailaihi rojiun," kata Amien.

4. Jokowi pernah menentang wacana jabatan presiden tiga periode

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Sekitar akhir 2019, perpolitikan Tanah Air sempat diramaikan dengan munculnya wacara amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu wacana yang menuai sorotan ialah masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang disuarakan anggota DPR dari Fraksi NasDem.

Wacana tersebut mendapat penolakan dari berbagai pihak, mulai dari Demokrat, PKS, Golkar, hingga Jokowi. Isu ini kembali muncul di permukaan setelah ramainya polemik soal kudeta Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden Jokowi sempat menyatakan tidak setuju dengan usulan mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode dalam amandemen UUD 1945. Menurut Jokowi, usulan tersebut sama saja dengan menampar wajahnya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin, 2 Desember 2019.

Jokowi menyampaikan, sejak awal sudah ragu dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945 tersebut. Ia ragu sebab amandemen bisa melebar kemana-mana.

"Apakah bisa yang namanya amendemen berikutnya dibatasi? Untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar kemana-mana? Sekarang kenyataannya seperti itu kan," ujar Jokowi.

"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," lanjut dia.