KSP: Pemerintahan Prabowo Tidak Buta dan Tuli Terhadap Kritik Publik

22 Sep 2025, 20:47 WIB

Santi Dewi

Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Qodari mengingatkan era digital dan media sosial membuat sulit menutupi sesuatu
Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat agar tidak disalahkan atas masalah implementasi program unggulan
Jurnalis diminta untuk konfirmasi berbagai masalah dan data terkait program unggulan Prabowo

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dari masyarakat. Tujuannya agar program pembangunan bisa berjalan secara optimal.

Pernyataan itu disampaikan oleh Qodari untuk menepis persepsi bahwa pemerintahan Prabowo tidak peduli terhadap kritik dan masukan publik soal program-programnya yang sudah berjalan. Salah satunya masukan mengenai program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut menuai kritik dari publik lantaran ribuan siswa penerimanya malah menjadi korban keracunan makanan.

"Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah itu tidak buta dan tuli alias tone deaf. Harapan saya kalau kemudian nanti ada warga masyarakat yang nonton ini, misalnya pembahasan mengenai MBG, begitu pembahasan itu dilakukan oleh KSP, maka masyarakat akan merasa terwakili," ujar Qodari di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (22/9/2025).

Ia pun menilai masyarakat akan merasa muak bila tak ada satu pun unsur di pemerintahan yang ikut mengkritisi atau memberi masukan soal program pemerintah. Akibatnya kekesalan masyarakat ke pemerintah bisa menumpuk.

"Bahasa sehari-harinya empet kali ya dan pada titik tertentu akan meletus," tutur mantan pemilik lembaga survei tersebut.

1. KSP diharapkan bisa jendela komunikasi publik ke pemerintah

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari (IDN Times/Gali Persiana)

Lebih lanjut, Qodari mengingatkan di era digital dan media sosial seperti saat ini, sulit untuk menutup-nutupi sesuatu. Peredarannya pun cepat melalui telepon seluler.

"Sehingga, tidak ada yang tak beredar (ditonton) di tangan kita ini (telepon seluler). Tidak ada lagi yang luput untuk ditonton, betul kan? Ada satu peristiwa misalnya, keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis). Semua orang nonton dan tahu itu. Tidak ada yang tak tahu," kata Qodari.

Bila pemerintah mengaku tidak tahu soal adanya peristiwa siswa keracunan menu MBG maka tak heran pemerintahan Prabowo dilabeli buta dan tuli. Sehingga, ia berharap dengan keberadaan KSP bisa menjadi jendela bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah.

Ia pun menyebut tidak ingin Prabowo sebagai pemimpin justru disalahkan atas beragam masalah implementasi program unggulannya di lapangan. Dalam pandangannya, kebijakan yang disusun Prabowo memihak kepada rakyat kecil.

"Semua yang dikerjakan, terlepas itu setuju atau tidak, itu diniatkan untuk memperbaiki harkat dan kehidupan masyarakat. Itu harus diketahui," tutur dia.

2. KSP siap memperbaiki masalah di program unggulan Prabowo

Presiden RI, Prabowo Subianto, tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat. (Dok. Sekretariat Presiden)

Qodari juga meminta kepada para jurnalis untuk mengonfirmasi berbagai masalah dan data yang ditemukan di lapangan terkait program unggulan Prabowo. "Mudah-mudahan kalau nanti saya bicara ini dan itu, tidak marah kalau nanti KSP menyampaikan data. Tolong jangan marah sama saya, tapi panggil stafnya untuk dikonfirmasi, 'betul gak misalnya ada peristiwa begini?' Kalau memang betul ada masalah mari diperbaiki," kata Qodari.

Dalam proses perbaikan itu bisa melibatkan kementerian atau lembaga atau KSP saja. "KSP itu berkali-kali terlibat dalam proses-proses membantu penyelesaian masalah dalam implementasi program,'" tutur dia.

3. KSP mencatat ada perbedaan data dalam korban keracunan MBG

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Terpadu Mardlatillah Singaraja. (Dok. Istimewa/Pemkab Buleleng)

Salah satu penjelasan yang disampaikan oleh Qodari di awal kepemimpinannya di KSP untuk mengklarifikasi soal keracunan yang dialami penerima MBG. Ia memaparkan data dari tiga lembaga yang angkanya berbeda-beda.

KSP mencatat data dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 46 kasus keracunan dengan 5.080 penderita. Kementerian Kesehatan pada 16 September menunjukkan 60 kasus keracunan MBG dengan 5.207 penderita. Lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 10 September mencatat ada 55 kasus keracunan dengan jumlah penderita 5.320. Qodari meminta publik untuk fokus pada jumlah penderita yang rata-rata berkisar 5.000-an penderita.

"Tolong teman-teman jangan lihat perbedaan angkanya. Teman-teman jangan juga mengadu-adu nih (data) antar K/L. Yang perlu dilihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh tiga lembaga, bahkan oleh BGN sendiri," ujar Qodari.

Secara statistik angka penderita keracunan MBG, kata Qodari, masih sinkron yakni 5.000. KSP pun mencatat ada data lain yang dipaparkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 5.360 korban keracunan program MBG. Namun, JPPI tidak menyebut jumlah korban itu disebut dari berapa kasus.