Jakarta, IDN Times - Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, menilai apa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga di Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, berlebihan dan perlu dievaluasi.
"Saya kira pengamanan di tingkat operasional sangat berlebihan, perlu evaluasi," kata Jaleswari kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).
Jaleswari mengungkapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak ingin ada kekerasan dalam penambangan batu andesit di Desa Wadas tersebut. Kendati, Jokowi juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut.
"Pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan. Presiden selalu mengingatkan hal itu kepada kita semua. Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog," kata dia.
Berdasarkan kronologi yang dirilis Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa), disebutkan pada Senin (7/2/2022) siang, ratusan aparat kepolisian memasuki Desa Wadas. Mereka berbaris di Purworejo hingga mendirikan tenda di Lapangan Kaliboto yang berlokasi di belakang Polsek Bener.
Kemudian pada malam harinya, terjadi pemadaman listrik di Desa Wadas, padahal di desa-desa lain lampu tetap menyala.
Sementara, berdasarkan laporan Anggota Tim Advokasi Hukum LBH Yogyakarta, Julian Dwi, sejak kejadian Selasa, 8 Februari 2022 hingga Rabu (9/2/2022) pagi, sudah 64 warga yang ditangkap polisi.
"Rinciannya ada 10 anak di bawah umur, sisanya warga Wadas dan tujuh aktivis LBH Yogyakarta," ungkapnya saat sesi konferensi pers secara virtual, Rabu.