Jakarta, IDN Times - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Anto Mukti (AM) Putranto, mengaku belum mendengar secara langsung usulan Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, agar pemerintah membuka peluang pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan dana zakat.
"Sampai saat ini saya belum mendengar itu ya. Semua itu dari Bapak Presiden yang menentukan itu, jadi sabar ya," ujar Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Menurut dia, dana zakat sudah ada aturan penggunaannya. Oleh karena itu, Putranto mengatakan, pemerintah akan menggunakan dana yang sudah dianggarkan Rp71 triliun dari APBN untuk program makan bergizi gratis.
Bahkan, kata Putranto, sangat memalukan apabila pemerintah menggunakan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis.
"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswi, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun, jadi gak mengambil dana-dana itu. Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana? (Menggunakan) zakat itu sangat memalukan itu, bukan seperti itu ya kami," kata dia.
Sebelumnya, Sultan juga berpandangan, masyarakat bisa ikut terlibat untuk menyukseskan program MBG yang telah diuji coba per Senin (6/1/2025) lalu.
"Saya kemarin juga berpikir kenapa gak, ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Sultan juga mengajak semua pihak agar mau terlibat dalam program ini supaya pemerintah tidak sendirian dalam menjalankannya.
Ia pun mengakui telah mengajak koleganya yang berasal dari kalangan duta besar, supaya mau ikut bersama-sama menyukseskan program andalan Prabowo tersebut.
Ia mengaku senang karena Jepang sudah menyatakan keinginan untuk mendukung program ini.
"Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalau pun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada," kata dia.
"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal. Bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," ucap dia.