Kualitas Udara Jakarta Masih Buruk, PSI Usul Bodetabek Dilibatkan

17 Jun 2022, 13:48 WIB

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra (dok. Humas PSI DKI Jakarta)

Jakarta, IDN Times - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mendorong Pemprov DKI Jakarta menginisiasi perencanaan terintegrasi Jabodetabek untuk mengatasi masalah polusi udara. Menurutnya, masalah ini tidak akan selesai tanpa ada kolaborasi dengan daerah penyangga.

"Pemprov DKI harus jadi inisiator perencanaan kebijakan terintegrasi mengatasi masalah kualitas udara ini karena jadi pusat ekonomi dan punya kekuatan fiskal mumpuni," kata Anggara dalam keterangan resmi, Jumat (17/6/2022).

1. Masalah kualitas udara tak bisa sendiri-sendiri

ilustrasi polusi udara pekat (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Dia mengatakan, Jabodetabek merupakan megapolitan. Meski di bawah instansi pemerintah daerah masing-masing. Namun mereka tak bisa berjalan sendiri.

"Jabodetabek ini megapolitan walaupun di bawah instansi pemerintah daerah (pemda) yang berbeda-beda. Jadi gak akan bisa sendiri-sendiri," kata Ara, sapaan akrab Anggara.

2. Ada opsi yang diintegrasikan

ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Lebih lanjut, Ara menjelaskan ada beberapa opsi kebijakan yang dapat diintegrasikan dengan pemda daerah penyangga seperti memasifkan uji emisi gratis serta percepatan pembangunan moda transportasi antar kota.

"Sumber masalah kualitas udara paling utama adalah kendaraan pribadi, jadi itu yang harus dikendalikan. Perbanyak uji emisi gratis termasuk di daerah penyangga karena kendaraan dari sana juga menyumbang polusi. Setelahnya pikirkan bagaimana kita memperbanyak opsi moda transportasi untuk mobilitas masyarakat," tambah Ara.

3. Belum ada visi integrasi kebijakan terkait kualitas udara

ilustrasi polusi udara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Ara menilai selama kepimpinan Gubernur Anies Baswedan belum ada visi integrasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan polusi udara sehingga tidak ada progres berarti dari penyelesaian masalah ini.

"Persoalan kualitas udara saat awal masa jabatan Pak Anies sampai sekarang _gitu-gitu_ aja. Upaya mengendalikan kendaraan bermotor pribadi juga akhirnya gagal karena proyek LRT dan penerapan _Electronic Road Pricing_ (ERP) yang direncanakan di RPJMD tidak berhasil dieksekusi," tutup Ara.