Kurikulum Merdeka Belajar Dapat Dukungan Pakar, Politisi, dan Guru

Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus, kata Nadiem, semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar Episode 15 ini adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial, memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik.

Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, lanjut Nadiem, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga Kurikulum Merdeka.

“Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahapan kesiapan dirinya menggunakan Kurikulum Merdeka,” ujar Mendikbudristek.

Berbagai pihak pun turut mendukung kebijakan Kurikulum Merdeka yang diluncurkan
Kemendikbudristek. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mendukung penuh langkah Kemendikbudristek yang akan melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka mulai 2022, sebagai upaya pemulihan pembelajaran.

“Saya yakin kurikulum ini mampu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” tutur Yaqut dalam keterangan tertulisnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, juga menyambut baik hadirnya Kurikulum Merdeka. Menurut dia, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca- pandemik, tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai perkembangan zaman.

“Saya percaya setiap anak itu unik, oleh karena itu pendekatan yang holistik fleksibel dan fokus pada kompetensi anak, adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih,” ujar Hetifah, penuh semangat.

Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia menganggap Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari guru di sekolah. Menurut dia, guru harus bisa menyelaraskan adanya perubahan.

“Kita harus sama-sama bergerak dan menggerakkan adanya pemerataan dan penyelarasan dari perubahan ini,” tegas dia.

Senada dengan Danang, Sofie Dewayani dari Litara Foundation menyampaikan, untuk
meningkatkan kompetensi literasi siswa, diperlukan struktur kurikulum yang fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi. Sehingga, kata dia, guru-guru dapat fokus meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan ajar yang tepat, agar kemampuan literasi siswa-siswi meningkat.

“Jadi saya pikir kurikulum ini merupakan satu hal yang dibutuhkan dengan kebutuhan global dalam dunia pendidikan saat ini,” ungkap dia.

Teuku Ramli Zakaria dari Majelis Dikdasmen Muhammadiyah juga mengatakan, kurikulum yang baru diluncurkan ini bukanlah kurikulum baru, tapi penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal ini, menurut dia, berkaitan dengan kompetensi guru dan peserta didik.

“Jadi tidak mungkin diubah begitu rupa, tetapi harus dilakukan perubahan secara gradual,” ujar dia.

Cherly Narray, dari Persekutuan Gereja Indonesia juga menyambut baik peluncuran
Kurikulum Merdeka. “Kami sambut sangat baik, baik anak-anak maupun para pengajar dapat merasakan kemerdekaan dalam proses belajar mengajar,” urainya.

Dukungan lainnya pun hadir dari berbagai kepala sekolah dan tenaga pendidik. Kepala Sekolah Dasar Negeri 244 Guruminda Kota Bandung, Nunung Nurlaila, mengungkapkan dengan hadirnya kurikulum prototipe ini membuat sekolahnya bergairah dalam belajar, baik bagi guru maupun peserta didik.

“Kurikulum ini memberikan kesempatan yang luas untuk murid-murid kita, berkreativitas mengembangkan ide dan gagasan. Guru-guru memberikan keleluasaan kepada murid-muridnya untuk bisa belajar sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya,” tutur Nunung.

Guru SMKN 01 Palembang, Win Darmansyah juga mengungkapkan, Kurikulum Merdeka lebih fleksibel dibandingkan dengan Kurikulum 2013. “Kita bisa melakukan pendekatan berbasis mata pelajaran, bisa juga menggunakan pendekatan tematik atau kolaborasi antarmata pelajaran,” tuturnya.

Mendikbudristek mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. “Ayo unduh Platform Merdeka Mengajar dan pelajari lebih dalam, serta mengambil peran untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka,” ajak Menteri Nadiem.

Rektor IPB Arif Satria mengingatkan, yang perlu menjadi catatan adalah jangan sampai ruang adaptasi yang diberikan Kurikulum Merdeka, kemudian terbentur dengan evaluasi akhir yang diseragamkan--semisal ujian nasional zaman dulu, sehingga esensi dari adaptasi tersebut menjadi hilang. Tentunya evaluasi kemajuan studi siswa harus didasarkan atas proses pembelajaran yang dijalaninya selama menempuh kondisi darurat tersebut.

Bila kebijakan ini juga diterapkan di perguruan tinggi, kata Arif Satria, instrumen-instrumen pendukung seperti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan juga assessment pada saat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), juga harus mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi.

Sementara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto, sepakat penyesuaian kurikulum memang diperlukan di masa pandemik saat ini, untuk mengejar ketertinggalan dan adanya learning losses.

Namun, dia mengingatkan, “Secara konseptual Kurikulum Merdeka memang menarik, tetapi secara implementasi tidak seindah dan semudah yang dibayangkan. Konsep Kampus Merdeka sudah diterapkan di level universitas, meskipun di level universitas tetapi implementasi tidak semudah yang dibayangkan,” ujar Teguh, kepada IDN Times.

Menurut Teguh, kendala yang mungkin muncul di antaranya: Pemahaman konsep Kampus Merdeka oleh para guru tidak mudah, mengingat kualitas dari guru di Indonesia sangat tidak merata. Hal yang sama juga terjadi di level universitas; kemampuan guru untuk menjalankan kampus merdeka berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga bisa terjadi learning gap yang sangat besar; Kebijakan harus diikuti petunjuk teknis yang lebih implementatif di level sekolah. Harus ada penjelasan yang jelas antara gagasan ke konsep, kebijakan, hingga berujung ke petunjuk teknis.

“Kurikulum hanya merupakan satu bagian dari sistem pendidikan, sehingga untuk menjawab berbagai isu terkait learning losses di masa pandemik, learning gap antar peserta didik, dan ketertinggalan kualitas pendidikan di Indonesia perlu upaya besar dan substantif untuk memperbaiki,” ujar Teguh, yang saat menjalani program Eisenhower Fellowships di Amerika Serikat, mendalami soal liberal art, yang senapas konsepnya dengan Kampus Merdeka Belajar.

Dukungan juga datang dari Rektor Universitas Bandar Lampung, Yusuf Sulvarano Barusman. “Setuju dengan kurikulum Merdeka Belajar. Beberapa catatan yang perlu dipertimbangkan: Pendidikan kita sangat tersentralis dan birokratis. Jadi selalu hambatannya ada di implementasi mulai dari sosialisasi sampai dengan eksekusi. Jika kebijakan ini sebagai respons pandemik, khawatir tidak akan efektif,” ujar Yusuf.

Dia juga mengingatkan kondisi pendidikan di Indonesia yang timpang, baik karena kondisi geografis maupun sosial ekonomi. “Termasuk kesiapan guru, manajemen sekolah, orang tua dan stakeholder lain, khususnya pemerintah daerah,” kata Yusuf.

Kemendikbud, sebagaimana disampaikan Menteri Nadiem, mengajak semua pihak melihat petunjuk teknis dan informasi lengkap di Platform Merdeka Mengajar.