La Nyalla Jadi Ketua DPD RI, Ini Deretan Kasus Kontroversinya

Politikus bernama lengkap La Nyalla Mahmud Mattalitti lahir dari keturunan dari keluarga terpandang. Ayahnya, Mahmud Mattalitti merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Sang kakek, Haji Mattalitti juga seorang saudagar besar asal Bugis, Sulawesi Selatan, yang cukup berpengaruh di Surabaya, Jawa Timur.

Meski dari keluarga berkecukupan, La Nyalla pernah bekerja serabutan, hingga akhirnya dia menjadi seorang pengusaha berpengaruh di Surabaya.

Nama La Nyalla kian cemerlang saat berkiprah di Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Puncaknya, pria kelahiran 10 Mei 1959 itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 2015-2016, sebelum akhirnya lengser.

Di bawah pimpinan La Nyalla, PSSI dibekukan sebagai sanksi dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, akibat kebijakan PSSI soal hasil rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang tidak meloloskan Arema Malang dan Persebaya Surabaya.

Pada saat bersamaan, nama La Nyalla terseret kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2011-2014, saat ia menjadi pengusaha dan sebagai Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jatim. Dia pun menjadi tersangka.

Akibat status tersangka, Kongres Luar Biasa PSSI memutuskan memaksa mundur La Nyalla dari pucuk pimpinan PSSI. Namun, majelis hakim memvonis bebas Ketua Pemuda Pancasila Jatim itu, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada 27 Desember 2016.

La Nyalla kembali menjadi sorotan publik pada Januari 2018, setelah ia terlibat konflik dengan Partai Gerindra, terkait isu mahar politik Rp40 miliar untuk pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Jawa Timur (Jatim).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim pun memanggil La Nyalla, yang saat itu menjabat sebagai ketua Kadin Jatim, untuk mengklarifikasi pernyataan terkait mahar politik yang diduga diminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Bawaslu memanggil La Nyalla melalui surat pemanggilan bernomor: 011/K.JI/PM.01.01/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018. Namun, dia hanya mengirim utusan ke Bawaslu Jatim.

Kader Gerindr itu mengaku dimintai Rp40 miliar oleh Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, untuk membayar saksi pilkada. Dana itu disebut-sebut menjadi syarat bagi Gerindra untuk merekomendasikan dia maju sebagai calon gubernur Jatim.

Jika dana itu tidak diserahkan sebelum 20 Desember 2017, La Nyalla tidak akan mendapatkan rekomendasi Gerindra maju pada Pilkada Jatim 2018. Sementara, Prabowo Subianto sendiri membantah tudingan adanya mahar politik dari La Nyalla.

Usai mengunjungi Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin, La Nyalla mengaku dialah yang menyebarkan isu "Jokowi PKI dan China". Ia kemudian mengklaim telah meminta maaf kepada Jokowi. La Nyalla memutuskan untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

"Saya kan sudah pernah ngomong. Pertama kali saya begitu mau mendukung Pak Jokowi. Saya datang ke Beliau, saya minta maaf. Bahwa saya yang isukan Pak Jokowi PKI. Saya yang fitnah Pak Jokowi Kristen, China," kata La Nyalla pada pertengahan Desember 2018.

Selain itu, dia juga mengakui turut menyebarkan Tabloid Obor Rakyat di wilayah Jawa Timur dan Madura pada Pilpres 2014 lalu. Dari majalah yang terbit pertama kali pada Mei 2014 tersebut, kemudian muncul isu Jokowi sebagai keturunan Tionghoa, PKI, dan kaki tangan asing.

"Akhirnya saya datang ke Beliau dan sampaikan, saya mau minta maaf tiga kali. Alhamdullilah dimaafkan, ya sudah," kata La Nyalla.

Calon presiden nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo pun menanggapi pernyataan La Nyalla. Dia mengakui La Nyalla sudah meminta maaf kepadanya hingga tiga kali. Sehingga, dari pernyataan La Nyalla tersebut, Jokowi bisa membuktikan dirinya bukanlah PKI.

Jokowi juga mengungkapkan, telah bertemu dengan La Nyalla di Surabaya. Dalam pertemuan itulah La Nyalla meminta maaf kepada Jokowi.

"Pak La Nyalla sudah ketemu saya di Surabaya, sudah minta maaf tiga kali, pertama, 'Pak saya ini yang menyebarkan Obor Rakyat dan didalamnya menjelekkan Bapak, jadi saya mohon maaf'. Ya saya maafkan, wong minta maaf," ujar Jokowi di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

Beberapa bulan kemudian, La Nyalla mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada Juli 2018 lalu.

Dia bersaing dengan 29 nama bakal calon lainnya, untuk memperebutkan empat kursi senator yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur.

La Nyalla pun berhasil meraih lebih dari 2,2 juta suara pemilih pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jatim.

"Terima kasih kepada rakyat Jatim yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjalankan amanah ini," ujar dia dilansir kantor berita Antara, Rabu (2/10).

Berdasarkan data salinan yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur, La Nyalla mendapatkan total 2.267.058 suara. Raihan tersebut menempatkan mantan Ketua Umum PSSI itu duduk di peringkat kedua, setelah Evi Zainal Abidin yang meraup 2.416.663 suara.

Selain La Nyalla dan Evi Zainal Abidin, dua calon anggota DPD lainnya yang dinyatakan lolos dari Dapil Jatim adalah Ahmad Nawardi (1.414.478 suara) dan Adilla Azis (1.322.755 suara).

Menurut La Nyalla, perolehan suara yang diraihnya merupakan amanah berat. Dia juga memohon restu rakyat Jatim serta berjanji tidak akan mengkhianati kepercayaan tersebut.

Salah satu program utama ke depan yang diusungnya adalah penguatan ekonomi rakyat berskala kecil dan mikro di Jawa Timur, serta berjanji akan menyinergikan program itu dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Advokasi kebijakan di tingkat pusat akan membuka banyak jalan bagi kesejahteraan masyarakat Jatim. Nanti akan dilakukan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, ada provinsi dan kabupaten/kota. Insyaallah banyak jalan yang kami perjuangkan bareng warga Jatim," ucap La Nyalla.