Kasus Tuntas, Lahan Sumber Waras Siap Jadi RS Internasional di Jakarta

30 Okt 2025, 09:50 WIB

Ezri Tri Suro

Gubernur Pramono mengunjungi lahan di sebelah RS Sumber Waras, Jakarta Barat, pada Senin (27/10). (Jakarta.go.id)

Intinya sih...

Pemerintah Pusat mendukung pembangunan RS internasional di lahan Sumber Waras sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
Rencana pembangunan rumah sakit bertaraf internasional disepakati antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Kesehatan.
Proses hukum lahan Sumber Waras telah diselesaikan, memungkinkan dimulainya pembangunan fasilitas kesehatan strategis.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Setelah lebih dari satu dekade menjadi polemik publik, lahan seluas 3,6 hektare di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang sebelumnya tersangkut kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kini resmi bersih dari status hukum.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan membangun rumah sakit bertaraf internasional di lokasi tersebut, menjadikannya salah satu proyek kesehatan terbesar di Ibu Kota dalam satu dekade terakhir. Langkah ini menandai babak baru pemanfaatan aset publik untuk layanan kesehatan masyarakat Jakarta.

“Waktu itu memang ada proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kami sudah menerima kepastian bahwa status penyelidikannya telah dihentikan sejak 2023,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Jakarta Barat, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, dari lima temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tiga telah ditindaklanjuti, dan dua lainnya telah memperoleh kejelasan hukum. Dengan selesainya seluruh aspek hukum dan administratif, lahan tersebut kini resmi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan strategis.

“Sekarang nilai tanah di kawasan ini sudah meningkat signifikan. Dulu sempat disebut merugikan Rp191 miliar, tapi kini nilai pasarnya mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Artinya, tak ada lagi alasan untuk membatalkan pembangunan,” jelasnya.

1. Dukungan Pemerintah Pusat dan skema PSN

Lahan di sebelah RS Sumber Waras, Jakarta Barat, pada Senin (27/10). (Jakarta.go.id)

Pramono menyebut proyek pembangunan rumah sakit ini akan diajukan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses studi kelayakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Dalam satu-dua hari ini, saya akan bertemu Menteri Kesehatan untuk membahas kerja sama teknis pembangunan,” kata Pramono. Ia juga menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah pusat akan menjadi kunci, seperti halnya proyek lain yang melibatkan skema pembiayaan kreatif.

“Kalau di proyek Bank Jakarta, tanahnya milik pusat dan pembangunan dilakukan oleh Bank Jakarta. Nah, untuk Sumber Waras, tanahnya milik Pemprov DKI. Karena itu, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa dibangun bersama dengan skema yang tepat,” paparnya.

Pramono juga menyebut dua opsi pembiayaan: memanfaatkan dana sekitar Rp10 triliun dari Kementerian Keuangan melalui Bank Jakarta, atau bekerja sama langsung dengan pemerintah pusat jika proyek ini resmi masuk daftar PSN.

2. Sepakat bangun RS bertaraf internasional

Gubernur Pramono bertemu Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit internasional. (Jakarta.go.id)

Selasa (28/10/2025), Pramono bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membahas rencana pembangunan rumah sakit ini.

“Saya bersama Menteri Kesehatan telah berdiskusi beberapa hal terkait pemanfaatan lahan Sumber Waras. Tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta dan telah diselesaikan (permasalahannya) yang pernyataannya telah disampaikan oleh KPK dan tentu finalnya nanti di BPK,” ujarnya.

Pemerintah daerah mengusulkan agar rumah sakit internasional di Sumber Waras dimasukkan ke daftar PSN, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Pemprov DKI akan membangun fasilitas tersebut, sementara Kemenkes diharapkan mendukung penyediaan peralatan medis berstandar internasional.

Selain Sumber Waras, Pemprov juga menyiapkan pembangunan RS Tipe A di Cakung, Jakarta Timur, di atas lahan 1,7 hektare. Dua rumah sakit ini ditargetkan menjadi contoh layanan kesehatan berkelas dunia di Jakarta.

“Kami belajar banyak dari Kemenkes yang memiliki pengalaman membangun RS bertaraf internasional di berbagai daerah yang bisa menjadi benchmarking untuk menyiapkan anggaran,” terang Pramono.

3. Pendampingan sejak 2014

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bertemu dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih, Kamis (16/10). (Jakarta.go.id)

Proses hukum lahan Sumber Waras sendiri telah diawasi oleh KPK sejak 2014. Gubernur Pramono bertemu pimpinan lembaga antirasuah itu pada 16 Oktober 2025 untuk menuntaskan rekomendasi BPK secara akuntabel.

“Kami berharap KPK dapat memberikan kejelasan terkait status proses hukum atas pengadaan lahan RS Sumber Waras, agar rekomendasi BPK dapat segera dituntaskan dan lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan warga Jakarta,” kata Pramono saat itu.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan, “Rencana pemulihan aset pengadaan tanah di Sumber Waras harus diselesaikan. Sudah belasan tahun aset tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala masalah hukum. Prinsipnya akan segera kami tindak lanjuti. KPK akan terus memberikan pendampingan.”

Dengan penghentian penyelidikan pada 2023 dan koordinasi lintas lembaga, pembangunan RS internasional ini resmi “green light”.

Untuk diketahui, nilai tanah Sumber Waras meningkat dari yang sempat disebut merugikan Rp191 miliar menjadi sekitar Rp1,4 triliun saat ini. Pramono menilai, pembangunan rumah sakit di lahan tersebut bukan hanya strategis dari segi lokasi, tetapi juga efisien secara ekonomi dan memberikan manfaat luas bagi warga.

Dengan status hukum yang bersih, lahan yang telah lama terbengkalai itu akan menjadi pusat layanan kesehatan modern. Pembangunan RS internasional ini juga diharapkan mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

“Hari ini, saya berdiskusi dengan Gubernur DKI mengenai pemanfaatan lahan di Sumber Waras. Itu sudah bisa diselesaikan. Ide Gubernur untuk membangun RS internasional untuk mengurangi banyaknya pasien yang keluar negeri, termasuk warga Jakarta. Kita juga bicarakan opsi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas dokter,” ujar Menkes Budi.

Ia menegaskan, “Kami mendukung 100 persen. Sebagai warga Jakarta, tentu kami ingin tidak perlu lagi ke luar negeri jika sakit.”

4. Dipakai untuk kepentingan rakyat

Gubernur Pramono mengunjungi lahan di sebelah RS Sumber Waras, Jakarta Barat, pada Senin (27/10). (Jakarta.go.id)

Kabar tuntasnya kasus Sumber Waras dan rencana pembangunan RS internasional memicu berbagai komentar warga. Banyak netizen menyebut ini sebagai “babak baru” setelah bertahun-tahun kasus ini menjadi polemik..

“Kalau benar jadi RS internasional, semoga bukan cuma untuk orang berada ya,” komentar di salah satu media sosial.

“Kalau RS ini terbuka untuk BPJS dan masyarakat umum, ini kabar besar untuk Jakarta,” tulis pengguna lain..

Warganet juga berharap agar pembangunan benar-benar transparan dan tidak berhenti di tahap wacana.

Pramono menegaskan, selesainya proses hukum lahan RS Sumber Waras menjadi momentum penting untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di Ibu Kota.

“Persoalan yang sejak 2014 ramai diperbincangkan kini telah menemukan titik terang. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, kami siap membangun rumah sakit baru yang lengkap dan modern bagi warga Jakarta,” tuturnya.

Dengan masuknya proyek ini ke PSN, dukungan Kemenkes, dan selesainya hambatan hukum, Pemprov DKI menargetkan proses pembangunan fisik dapat dimulai dalam waktu dekat. (WEB)