LaporCovid-19: Pemda Tutupi Data Kematian Pasien Isoman Seolah Aib

27 Jul 2021, 14:15 WIB

BPBD Kota Bekasi evakuasi jenazah COVID-19 yang sedang melakukan isoman di rumah. (dok. BPBD Kota Bekasi)

Jakarta, IDN Times - Jumlah kematian pasien isolasi mandiri terus bertambah. Hari ini, Selasa (27/7/2021), LaporCovid-19 mencatat 2.700 pasien COVID-19 meninggal saat isolasi mandiri (isoman).

Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif menyayangkan, pemerintah daerah tidak terbuka soal data, baru DKI Jakarta yang melakukan pendataan pasien isoman dan bersedia membagi datanya ke LaporCovid-19.

"Angka kematian isoman seperti puncak gunung es. Sebagian daerah punya data kematian isoman, namun tidak mau buka datanya. Seolah-olah korban meninggal isoman COVID-19 dianggap sebagai aib. Padahal, data ini kan sangat penting untuk kebijakan dan persepsi risiko publik," ujar Ahmad Arif dalam akun media sosial Twitter.

1. Kematian ribuan pasien saat isoman disebabkan karena langkanya oksigen

Ilustrasi Tabung Oksigen. (IDN Times/Debbie Sutrisno)

Inisiator LaporCovid-29 Irma Hidayana menilai, kematian ribuan pasien saat isoman disebabkan kelangkaan oksigen.

"Kelangkaan oksigen sudah terjadi sejak Juni pertengahan menuju akhir. Kami ingat betul karena kami membantu warga mencarikan rumah sakit. Banyak pasien yang sesak napas dan butuh oksigen, jangankan tabung oksigen, tabung yang kecil saja sulit didapatkan," ujarnya dalam konferensi pers dipantau daring, Minggu (25/7/2021).

Irma mengatakan, kelangkaan oksigen juga terjadi di berbagai rumah sakit, Rembang, Jawa Tengah, Bandung, Bali, sampai Papua. Untuk itu, dia mendorong agar rumah sakit tidak takut mengungkapkan kelangkaan oksigen.

"Ini tidak jadi masalah apabila tidak menyebabkan kematian pasien, tapi banyak pasien yang meninggal, salah satunya karena akses oksigen dan bantuan lainnya sangat lambat bahkan tidak ada," ujarnya.

Irma menduga ada monopoli dalam kelangkaan oksigen, namun Irma tidak merinci.

2. Harus ada kajian serius kenapa banyak pasien isoman meninggal

Suasana TPU Rorotan pada Jumat (9/7/2021). (IDN Times/Uni Lubis)

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBIH) Asfinawati mengatakan, banyaknya nyawa pasien COVID-19 yang melayang karena penanganan pandemik tidak fokus sejak awal.

"Ada nyawa yang melayang akan ada unsur pidana, bukan hanya karena melakukan tetapi juga kelalaian. Jadi pantas ada pengkajian yang serius kaitan meninggalmya ribuan pasien dengan kegagalan pemerintah melakukan melakukan penanganan," ujarnya.

3. Pemerintah dinilai ogah-ogahan tangani pandemik

Warga berkendara di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Direktur LBH Masyarakat Afif Abdul Qoyim menambahkan, kondisi saat ini seharusnya bisa diantisipasi di awal pandemik. Namun, pemerintah nampak ogah-ogahan menangani wabah.

Menurutnya, sampai saat ini masyarakat hanya disuguhkan keputusan-keputusan yang tidak solid. Afif mencontohkan, karantina wilayah yang tidak konsisten sehingga membuat rakyat menderita.

"Sejumlah tempat melaporkan akses obat-obatan sulit, oksigen tidak wajar. Jika ditarik ke hulu, atau pemerintah tidak menunjukan perbaikan. Kebijakan saat ini tidak responsif dan sense of crisis, padahal dalam situasi saat ini perlu dilakukan terpadu dan berkesinambungan," katanya.