LaporCovid-19: Pemerintah Harus Benahi Data Kematian, Bukan Abaikan

11 Agu 2021, 11:01 WIB

Suasana TPU Rorotan, Jakarta Utara. (IDN Times/Athif Aiman)

Jakarta, IDN Times - Gerakan masyarakat, LaporCovid-19, mempertanyakan keputusan pemerintah tidak memakai data kematian dalam evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dan 3. Sebab, data kematian adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa efektif penanganan pandemik COVID-19.

"Ketidakakuratan data kematian yang ada seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan data tersebut. Dengan menyadari bahwa data kematian itu tidak akurat, pemerintah seharusnya berupaya memperbaiki data tersebut agar benar-benar akurat," tulis LaporCovid-19 dalam siaran tertulis yang diterima IDN Times, Rabu (11/8/2021)

1. Jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat lebih sedikit daripada data pemda

Pemakaman jenazah pasien COVID-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara (4/7/2021). (IDN Times/Uni Lubis)

Terlebih, data kematian yang selama ini diumumkan oleh pemerintah sebenarnya belum cukup untuk menggambarkan betapa besarnya dampak pandemik COVID-19.

"Hal ini karena jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujarnya.

2. Perbaikan data harus dilakukan, bukan diabaikan

Suasana TPU Rorotan pada Jumat (9/7/2021). (IDN Times/Uni Lubis)

LaporCovid-19 meminta pemerintah juga seharusnya mempublikasikan jumlah warga yang meninggal dengan status probable agar masyarakat memahami secara lebih akurat dampak pandemi yang terjadi.

"Perbaikan data ini yang harus dilakukan, bukan malah mengabaikan data kematian dan tak memakainya dalam evaluasi PPKM Level 4 dan 3," tegasnya.

3. Pemerintah keluarkan indikator kematian dari penilaian

Suasana Makam Jenazah Pasien COVID-19 di TPU Rorotan pada Senin (26/7/2020). (IDN Times/Uni Lubis)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah tidak memakai data kematian sebagai indikator untuk melakukan evaluasi terhadap PPKM Level 4 dan PPKM Level 3 di sejumlah daerah.

Hal itu dilakukan karena data kematian yang dilaporkan ternyata tidak akurat akibat adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu sebelumnya.

“Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang akan dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari Level 4 ke Level 3. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan. Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian,” kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di Youtube Kemenko Marves, Senin (9/8/2021).