Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, mengatakan, lebih dari 10 ribu buruh diklaim bakal mengikuti demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023) siang.
"Kalau 28 Februari kemarin disebut 10 ribuan. Feeling saya yang sekarang jauh lebih besar," kata Jumhur saat dihubungi IDN Times.
Adapun tuntutan utama demo di Gedung DPR kali ini di antaranya penolakan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Perppu Ciptaker), praktik KKN, tolak tunda Pemilu 2024, hingga penghapusan sistem bank tanah.
"Tuntutan aksinya, tolak Perppu Cipta Kerja atau bubarkan DPR, bongkar dan berantas KKN, tolak penundaan pemilu atau revolusi, hapus bank tanah sumber pemiskinan rakyat," ucap Jumhur.
Sementara itu, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Unang Sunarno, menuturkan, sekitar lima ribu buruh dari KASBI dan mahasiswa akan mengikuti demo di depan Gedung DPR hari ini. Aksi tersebut bertajuk Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak).
"Kami KASBI, Gebrak dan mahasiswa sekitar lima ribuan," kata Unang kepada IDN Times.
Selain KASBI, Unang memastikan, sejumlah aliansi buruh akan ikut bergabung. "Kalau untuk serikat yang lain yang dari KSPSI, PPMI, GSBI, SBSI 92 besok (hari ini) juga mau ikut aksi bareng kami," tutur dia.
Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi bersama serikat buruh lainnya. Namun, secara tiba-tiba mereka memutuskan menggelar aksi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan.
Partai Buruh dan KSPI memajukan rencana unjuk rasa besar-besaran serentak di berbagai kota menjadi Senin, 13 Maret 2023. Aksi tersebut lebih cepat dari rencana semula, yang rencananya akan diselenggarakan pada Selasa, 14 Maret 2023.
Terkait hal tersebut, Presiden Partai Buruh dan KSPI Said Iqbal mengaku tak ingin kecolongan karena khawatir Pengesahan Perppu Ciptaker di DPR dibahas lebih awal.
“Kemungkinan besar sidang paripurna DPR RI untuk mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang akan dimajukan 13 Maret 2023,” kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (13/3/2023).
Belajar dari pengalaman sebelumnya, Said Iqbal mengaku sempat kecolongan saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada 2020.
“Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Berkaca seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan Sidang Paripurna dari jadwal semula,” tutur dia.