Partai Buruh Tuntut Audit Pajak: Sri Mulyani Mundur Kalau Punya Hati
Jakarta, IDN Times - Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Aziz, mengritisi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, yang masih menjabat usai sederet kasus dugaan penyelewengan pajak menjadi sorotan publik.
“Menkeu kalau punya hati harus mundur, karena gagal mengawasi Dirjen Pajak,” kata Aziz, saat orasi di depan Gedung DPR RI, Senin (13/3/2023).
Aziz menyebut Indonesia sedang dipermalukan dengan pembiaran penggunaan pajak untuk kepentingan pribadi pegawai pajak yang ada di lingkup Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Padahal, kata dia, masyarakat membayar pajak untuk kepentingan rakyat bersama, bukan untuk digunakan pribadi.
“Lagi sekarang bangsa kita sedang dipermalukan. Kami para kaum buruh sebelum upah kami diterima pajak kami dipotong 21 persen. Kami makan pun kena pajak. Kami miris uang pajak bukan untuk rakyat tapi untuk oknum pajak,” ujarnya.
Dalam aksi ini, buruh menyuarakan empat hal kepada DPR RI untuk segera ditindaklanjuti sebagai berikut:
1. Tolak Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja
2. Sahkan RUU PPRT
3. Tolak RUU Kesehatan
4. Audit Forensik Penerimaan Pajak Negara dan Copot Dirjen Pajak.
Sebagai informasi, deretan masalah di sektor pajak terungkap setelah kasus yang menimpa pejabat pajak Rafel Alun Trisambodo. Menko Polhukam Mahfud MD juga baru saja membongkar dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang ada di lingkup Kementerian Keuangan senilai Rp300 triliun.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani angkat bicara terkait temuan rekening gendut sejumlah pejabat pajak Kemenkeu. Dia pun tidak tinggal diam untuk menghadapi kasus ini dengan membentuk tim untuk menginvestigasi kasus ini.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, kekecewaan dan luka tidak membuat jajaran Kemenkeu menyerah. Dia memastikan semangat Kemenkeu tidak surut untuk menjalankan tugas negara, mengelola serta menjaga APBN dan keuangan negara.
"Kepercayaan publik harus kami bangun dan raih kembali dengan terus bekerja tekun, kompeten, dapat diandalkan dan jujur," tuturnya, Senin (27/2/2023).
Sri Mulyani menegaskan, pihaknya terus fokus menjalankan tugas, memperbaiki cara kerja, melayani masyarakat, dan mendengar masukkan untuk perbaikan. Pihaknya akan terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena uang negara adalah amanah rakyat.
