Legislator PDIP Minta Pemerintah Setop Salahkan Cuaca Saat Bencana

12 Des 2025, 08:09 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Ilustrasi cuaca ekstrem. (IDN Times/Mardya Shakti)

Intinya sih...

Hutan Indonesia sudah kritis, tutupan hutan di Sumatra turun di bawah 25 persen dan Jawa hanya 17 persen
Pemerintah harus melakukan rehabilitasi hutan secara masif, mengawasi tata ruang, dan membangun infrastruktur pengendali banjir

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP, Rokhmin Dahuri, meminta pemerintah untuk berhenti menyalahkan cuaca ketika terjadi bencana. Dia mengatakan, banjir dan tanah longsor yang terjadi di Indonesia bukan semata karena cuaca ekstrem, tapi ada kerusakan lingkungan akibat ulah manusia.

Rokhmin yang juga rektor salah satu kampus di Bogor ini menyampaikan, berdasarkan analisis ilmiah dari berbagai sumber, cuaca ekstrem hanya menyumbang 20 persen terhadap banjir. Sisanya, kata dia, terjadi kerusakan lingkungan, seperti pembalakan liar, alih fungsi lahan, dan tata ruang yang buruk.

“Kalau pejabat terus-menerus menyalahkan cuaca, maka kita tidak pernah menyentuh akar persoalan. Padahal data ilmiah sudah lama menjelaskan bahwa perusakan lingkungan adalah penyebab utama,” ujar Rokhmin dalam keterangannya, dikutip Jumat (12/12/2025).

1. Hutan Indonesia sudah kritis

Pembalakan hutan (Pexels.com/Pok Rie)

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menyampaikan, hutan Indonesia sudah kritis. Dia mengatakan, di wilayah Sumatra, dilaporkan tutupan hutannya turun di bawah 25 persen dan Jawa hanya 17 persen.

"Dengan deforestasi separah itu, kemampuan ekosistem menyerap air hujan melemah drastis, membuat wilayah padat penduduk semakin rentan terhadap banjir, longsor, dan krisis air bersih," kata dia.

2. Pemerintah harus melakukan rehabilitasi hutan secara masif

Ilustrasi pembalakan hutan lindung. ANTARA FOTO/Rahmad

Rokhmin pun mendorong pemerintah melakukan rehabilitasi hutan, mengawasi pembangunan tata ruang, membangun infrastruktur pengendali banjir, hingga merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS).

Rokhmin menegaskan, pemerintah harus bisa mengantisipasi banjir. Sebab, banjir bukan bencana alam yang tak bisa diprediksi.

3. Banjir tak boleh dianggap sebagai bencana musiman

ilustrasi banjir (pexels.com/Pok Rie)

Menurut Rokhmin, banjir tak boleh dianggap sebagai bencana musiman. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memperluas ruang hijau hingga memulihkan lahan kritis.

“Bencana banjir tidak boleh dianggap sebagai kejadian musiman. Ini masalah tata kelola lingkungan. Kalau kita tidak berubah, intensitas dan kerugiannya akan terus meningkat,” ucap dia.