Ramai Isu Patungan Beli Hutan, Nusron: Lebih Baik Reboisasi
- Nusron akan pulihkan kebun sawit menjadi hutan
- Tidak ada penyangga ketika curah hujan tinggi di Sumatra
- Nusron siap cabut HGU demi mempersiapkan lahan bagi pengungsi
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, buka suara soal ramainya ajakan berdonasi untuk membeli hutan, agar tidak dialihfungsikan. Menurut dia, hutan bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan.
Seruan untuk membeli hutan digaungkan, usai melihat kerusakan parah di hutan Sumatra.
"Hutan itu bukan komoditi yang bisa dijualbelikan. Kalau mau membangun hutan baru atau melakukan reboisasi, itu dengan senang hati. Seharusnya kita gerakan masyarakat untuk itu," ujar Nusron di Hotel Mulia, Jakarta Pusat yang dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Nusron mengatakan kepemilikan hutan berada di bawah penguasaan negara dan diatur secara ketat, sehingga tidak memungkinkan adanya transaksi jual beli oleh perorangan atau kelompok masyarakat sipil. Meski begitu, ia menyambut baik partisipasi masyarakat dalam upaya rekonstruksi bencana melalui reboisasi.
Politikus Partai Golkar itu juga mengingatkan masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam menghimpun dana untuk rekonstruksi bencana, perlu adanya tata kelola yang baik. Sebab, dibutuhkan pertanggung jawaban dari dana yang dikumpulkan yang bersumber dari masyarakat.
"Semua pihak yang ingin berpartisipasi dalam melakukan rekonstruksi bencana itu baik. Tinggal disesuaikan dengan tata kelola yang baik. Karena ada pertanggung jawaban dalam aksi penghimpunan dana," tutur dia.
Inisiatif untuk membeli hutan disampaikan oleh kelompok Pandawara. Sejak inisiatif itu dilempar ke ruang publik, menuai respons positif dari publik.
1. Nusron bakal pulihkan kebun sawit menjadi hutan
Sebelumnya, usai terjadi banjir Sumatra, Nusron menyebut, akan ada perubahan besar-besaran alam rencana tata ruang/tata wilayah (RTRW) di tiga provinsi usai banjir hebat menghantam Pulau Sumatra. Perubahan RTRW di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut) ke depan akan diprioritaskan untuk memitigasi bencana.
"Saya kemarin (menggelar rapat), begitu juga Menteri Kehutanan turut melakukan evaluasi beberapa kebun yang dulunya hasil pelepasan kawasan hutan. Kemungkinan dengan adanya bencana ini akan ada evaluasi besar-besaran. Salah satu keputusan ekstremnya adalah dikembalikan menjadi fungsi hutan lagi," ujar Nusron, Senin, 8 Desember 2025.
Saat IDN Times tanyakan apa maksud keputusan yang disampaikan ketika sesi pidato, Nusron tak memberikan jawaban lugas. Ia mengutip pernyataan ekonom, Mohammad Sadli.
"After crisis, there should be a better policy. Setiap krisis itu harus diakhiri dengan membuat kebijakan yang baik. Setelah bencana ini maka harus diambil keputusan yang lebih baik," klaim Nusron.
Keputusan yang lebih baik yang dirujuk Nusron, yakni dengan merevisi tata ruang agar kejadian yang sama tidak berulang.
2. Tidak ada penyangga ketika curah hujan tinggi di Sumatra
Nusron pun mengakui banjir bandang di Pulau Sumatra tidak semata-mata disebabkan curah hujan yang tinggi akibat siklon Senyar. Tetapi tutupan hutan sebagai penyangga air sudah jauh berkurang.
"Apa sih problem-nya banjir di Sumatra? Adalah debit air yang banyak, tidak ada penyangga atau serapan karena penyangga serapannya dalam bentuk tumbuh-tumbuhan atau pohon, sudah hilang," kata Nusron.
Nusron pun berencana mengembalikan fungsi tata ruang untuk aktivitas lain menjadi direstorasi bagi hutan.
"Jadi, kembalikan ruang itu untuk pohon supaya serapan air bisa dijaga," ucapnya.
3. Nusron siap cabut HGU demi mempersiapkan lahan bagi pengungsi
Nusron mengatakan, Kementerian ATR siap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan lahan, demi pembangunan hunian sementara dan tetap pengungsi banjir Sumatra. Bahkan, bila lahan sudah tidak lagi tersedia, Nusron siap mencabut Hak Guna Usaha (HGU) tanah negara yang kini dikelola pengusaha swasta.
"Kami siap. Artinya, bila masyarakat membutuhkan lahan untuk hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kami akan minta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan milik negara dan dijadikan HGU-HGU di kota tersebut. Itu semua tidak ada masalah," ujar Nusron.
Ketika ditanyakan apakah sudah dilakukan survei di lokasi mana lahan untuk hunian tetap itu akan diberikan, Nusron mengaku belum melakukannya. Tetapi, ia meyakini dapat menyediakan lahan untuk hunian tetap bagi warga di 52 kabupaten yang terdampak.
"Kami siap. Artinya, bila masyarakat membutuhkan lahan untuk hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, nanti kami akan minta kepada para pengusaha yang menggunakan lahan milik negara dan dijadikan HGU-HGU di kota tersebut. Itu semua tidak ada masalah," ujar Nusron.
Ketika ditanyakan apakah sudah dilakukan survei di lokasi mana lahan untuk hunian tetap itu akan diberikan, Nusron mengaku belum melakukannya. Tetapi, ia meyakini dapat menyediakan lahan untuk hunian tetap bagi warga di 52 kabupaten yang terdampak.
Sementara, hunian sementara yang disiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) adalah prefabrikasi dengan luas 8X5 meter atau tipe rumah 36. Menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, pengungsi lebih baik tinggal di hunian sementara ketimbang tenda pengungsi. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun hunian sementara per unit mencapai Rp30 juta.
