Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengusulkan aktivitas di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh kosong. Ia pun mengusulkan agar seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa berkantor di IKN.
Menurut Aria, solusi ini menjadi strategis agar pemerintah tetap bisa memastikan ekonomi wilayah Indonesia tengah tetap hidup, sehingga pembangunnya tak membebani fiskal pusat.
"Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN. Bisa menjadi prioritas," kata Aria kepada jurnalis, Selasa (22/7/2025).
Menurut dia, BUMN bisa menjual aset-aset gedungnya yang berada di Jakarta sebagai modal membangun kantor baru di IKN. Ia menilai, solusi ini bisa dilakukan pemerintah secara terukur.
Menurut Aria, pemerintah harus memikirkan untuk memustakan semua kantor-kantor BUMN di satu kawasan, sebagaimana yang dilakukan China.
"Menurut saya ini lebih bisa berjalan, bertahap, juga terukur dan sudah saatnya kayak di China, kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN," kata dia.
Aria tak ingin penundaan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur hanya didorong kepentingan elite, yang tidak ingin melanjutkan megaproyek IKN.
"Hanya sekadar ingin menjadikan IKN sebagai sesuatu hal yang dianggap sesuatu yang tidak strategis, tidak lumrah atau hal yang buruk, terus dijadikan sebagai pergunjingan," kata legislator senior PDIP itu.