Legislator PKB Dukung Izin Pendirian Minimarket Baru Dibatasi Demi KDMP

25 Feb 2026, 15:15 WIB

Amir Faisol

Legislator PKB Dukung Izin Pendirian Minimarket Baru Dibatasi Demi KDMP

Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung izin pendirian minimarket modern baru dibatasi. (Dok. Fraksi PKB).

Intinya Sih

Nasim Khan dari PKB mendukung pembatasan izin pendirian minimarket modern baru agar tidak menekan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih di wilayah pedesaan.
Menteri Desa Yandri Susanto mengusulkan penghentian izin baru bagi jaringan ritel besar demi melindungi usaha warga desa dan menjaga keberlangsungan ekonomi lokal.
Program Kopdes Merah Putih disebut mampu memperkuat pemerataan ekonomi desa, dengan 20 persen keuntungannya menjadi Pendapatan Asli Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendukung izin pendirian minimarket modern baru dibatasi agar tidak mematikan usaha UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Hal ini sekaligus menanggapi usulan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto agar ada pemberhentian izin minimarket demi keberlangsungan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di desa-desa.

"Benar, sebaiknya pendirian baru dibatasi diatur regulasinya kembali, agar penataan tidak mengganggu mematikan usaha UMKM dan KDMP ke depannya," kata Nasim kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (25/2/2026).

1. Koperasi Merah Putih harus punya ruang tumbuh

Petani membawa pupuk UREA usai membelinya di Koperasi Merah Putih Desa Bentangan, Klaten. (IDN Times/Larasati Rey)

Nasim mengatakan, ide tersebut bertujuan agar usaha lokal, terutama KDMP mempunyai ruang untuk tumbuh, dan tidak tertekan oleh industri ritel besar yang ada di desa-desa.

Kendati, ia menegaskan gerai yang sudah ada tetap boleh beroperasi, tetapi izin pendirian baru dibatasi agar tidak mematikan usaha rakyat di desa.

"Terutama Koperasi Desa Merah Putih, punya ruang tumbuh dan tidak tertekan oleh industri ritel besar di desa-desa," kata Legislator Fraksi PKB itu.

2. Mendes usul pemberian izin minimarket disetop

Mendes PDT Yandri Susanto meminta izin minimarket baru disetop demi Koperasi Merah Putih. (Dok. Kemendes PDT).

Sebelumnya, Mendes PDT, Yandri Susanto mengusulkan agar izin pendirian minimarket baru dihentikan, demi menghidupkan unit usaha warga desa, termasuk KDMP. Usulan tersebut bagian dari keluhan masyarakat, terutama para pedagang toko kelontong di desa, yang kalah bersaing dengan jaringan ritel modern, dan ekspansinya masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.

Hal itu disampaikan Mendes Yandri saat memberi sambutan pada agenda Kolaborasi Kopdes Merah Putih dengan Program Keluarga Harapan, di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (24/2/2026).

"Saat di Komisi V itu saya sampaikan, untuk minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, silahkan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang saya minta ditutup itu izin baru. Jangan sampai minimarket ini ke desa-desa, dan mematikan usaha-usaha rakyat di desa," kata Yandri, dalam keterangan, Rabu (25/2/2026).

3. 20 persen keuntungan jadi pendapatan desa

Ilustrasi pembelian pupuk dengan menggunakan Kartu Tani di Koperasi Merah Putih Desa Bentangan, Klaten. (IDN Times/Larasati Rey)

Yandri menambahkan, dalam hal pemerataan ekonomi desa, sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo, berbagai pemangku kepentingan punya komitmen kuat terkait membangun Indonesia dari level bawah. Dalam hal ini dengan mmanfaatkan program Kopdes Merah Putih.

Ia menjelaskan, sebesar 20 persen keuntungan Kopdes menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU), semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa.

Di samping itu, desa dan kelurahan dinilai memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Sekarang, dalam rangka pemerataan ekonomi itu, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat jitu dan akurat, untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," kata Mantan Wakil Ketua MPR itu.