Lemhanas: Isu Komunisme atau PKI Sengaja untuk Kepentingan Politik

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan, karena berhubungan dengan pemikiran dan pengalaman seseorang terkait peristiwa tersebut. Di samping itu, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI dan merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme. 

Parahnya lagi, kata dia, pada era digital saat ini arus informasi mengalir begitu cepat dan sangat sulit dibendung. Banyak juga berita bohong atau hoaks yang kemudian dipercaya menjadi kebangkitan PKI di Indonesia.

Terlepas dari itu, Agus mengingatkan, sebenarnya konstitusi negara sudah tegas dan jelas mengatur tentang larangan PKI. Tapi MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, menurut Agus, memperdebatkan tentang PKI atau komunisme di tanah air merupakan hal yang sia-sia, dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas-membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat, terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," ujar dia.

Pensiunan jenderal TNI bintang tiga itu menjelaskan, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Komunisme bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu. Karena itu, lanjut dia, untuk menghadapi kebangkitan komunisme lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran. 

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak bisa disimpulkan sebagai bagian untuk memosisikan mana pihak yang salah dan mana yang benar. Dia juga menilai mewarisi polemik komunis dan PKI di Indonesia hanya akan merugikan generasi muda. 

"Polemik semacam ini yang tidak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan," tutur dia.

Sementara, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang juga menjadi pembicara dalam sesi diskusi yang sama menegaskan, tanda-tanda kebangkitan PKI di tanah air bukan diindikasikan munculnya kaum oligarki yang marak terjadi saat ini.

Menurut Usman, pemikiran tersebut salah besar. Sebab, oligarki merupakan musuh besar bagi komunis dan tidak sesuai dengan ajaran berpikir mereka.

“Kalau kita mau bicara mana kebangkitan PKI, tanda-tanda kebangkitan PKI (dengan) adanya oligarki. Karena menurut saya ini keliru fatal, karena kajian ilmiah dari Ben Anderson dan kawan-kawan, jelas bahwa musuh PKI itu oligarki,” kata dia.

Usman menjelaskan, oligarki yang dimaksudnya adalah orang-orang yang menguasai kekayaan alam secara berlebihan dan kekayaan materiil luar biasa. Sementara, jumlah mereka yang tergolong sedikit namun merugikan rakyat Indonesia secara keseluruhan, termasuk masyarakat adat.

“Manifes yang paling sederhana adalah Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang hanya menguntungkan segelintir orang kaya dari undang-undang itu, atau undang-undang lain yang berkait penguasaan sumber minyak, emas,” ujar Usman.