Anggota DPRD DKI: Masyarakat Jadi Kambing Hitam Revisi Perda COVID-19

2. DKI disebut tak berkaca soal kegagalan mengantisipasi masalah sebelumnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi inspektur Apel Patroli Skala Besar Gabungan pada Minggu (13/6/2021) malam (dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Anthony juga mengatakan wacana ini tak mencerminkan kegagalan dalam mengantisipasi masalah yang seharusnya bisa diantisipasi Pemprov DKI, seperti  peningkatan kapasitas ICU, pengadaan oxygen generator, pengadaan krematorium, serta masih ditemukannya tindakan indispliner dari dinas-dinas maupun Satpol PP.

"Oleh karena hal tersebut di atas, Fraksi PSI meyakini bahwa perlu pendekatan yang berbeda dalam menangani pandemi ini, terutama untuk mempercepat vaksinasi dalam mencapai herd immunity," kata dia.

3. Pendekatan bisa dengan memberikan penghargaan seperti insentif bagi yang mau vaksin

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada seorang seniman saat vaksinasi massal bagi seniman dan budayawan, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (19/4/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat tak bisa hanya dilakukan dengan memberikan efek jera tapi harus win-win solution, apalagi di saat kondisi berat bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan insentif atau penghargaan bagi masyarat yang mau divaksin atau pemotongan pajak bagi perusahaan yang karyawannya mau di vaksinasi.

Hal ini dinilai lebih efektif dan empatis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pandemik dibandingkan dengan menyebarkan efek jera pidana.

"Pemberian sanksi pidana pun tidak boleh hanya terfokus untuk menghukum masyarakat saja, namun perlu juga pengaturan khusus dalam Perda Covid ini terkait sanksi-sanksi pidana maupun administratif (pemecatan) bagi PPNS termasuk Satpol PP yang terbukti melakukan pelanggaran serta tindakan-tindakan indisipliner," ujar Anthony.

4. Revisi Perda dilakukan karena selama ini tak beri efek jera

Ilustrasi Rusun Nagrek yang berada di Cilincing Jakarta Utara (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Diberitakan sebelumnya, di rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Anies yang diwakili Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan usulan revisi Perda tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Karena, hukuman yang ada selama ini dinilai belum memberikan efek jera.

Sanksi pidana pelanggaran protokol kesehatan berlaku jika pelanggaran terjadi berulang kali. Tujuannya agar tak ada ketakutan atau kepanikan di tengah masyarakat begitu tahu pelanggar protokol kesehatan bisa dipidana. Menurut Anies revisi perlu dilakukan karena kasus COVID-19 di Jakarta masih melonjak tajam.

5. Rancangan usulan revisi Perda COVID-19

Satpol PP memberi sanksi terhadap pelanggar PSBB di Jakarta (Instagram.com/satpolpp.dki)

Berikut adalah bunyi usulan revisi Perda COVID-19 DKI Jakarta soal sanksi bagi pelanggar prokes:

Pasal 32A 

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID- 19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

Baca Juga: Revisi Perda COVID, Anies Ingin Pelanggar Protokol Kesehatan Dipenjara