Dewas KPK Terima 26 Pengaduan Pelanggaran Etik Selama 2022
Konferensi pers capaian kinerja dewan pengawas KPK 2022, Senin (6/1/2023) (Youtube/KPK)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, ada 76 surat dan laporan yang masuk terkait dengan kode etik dan kode perilaku yang ada di lingkungan KPK. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewas KPK, Albertina Ho.
"Dari 76 itu, rinciannya adalah 26 pengaduan dugaan pelanggaran etik, kemudian 16 permintaan surat keterangan pegawai yang tidak melanggar etik jadi istilahnya untuk clearance pegawai, untuk pindah, mutasi dan sebagainya. Kemudian ada delapan permintaan narasumber untuk etik, lalu empat konsultasi dari pegawai entah itu kode etik dan 22 itu lainnya," kata Albertina dalam konferensi Pers Capaian Kinerja Dewan Pengawas KPK Tahun 2022, di kanal YouTube KPK, Senin (9/1/2023).
Baca Juga: Ada 96 Laporan Masyarakat Masuk ke Dewas KPK Selama 2022
1. Tiga laporan dilanjutkan ke sidang etik
Dewan Pengawas KPK Albertina Ho (IDN Times/Aryodamar)Dia menjelaskan, dari 26 laporan dugaan pelanggaran etik tersebut, tiga dinyatakan cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik, sementara 20 pengaduan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik.
"Tiga pengaduan itu masuk proses pengumpulan bahan dan keterangan," katanya.
2. Dua berkas etik dari 2021 masuk pada 2022
Anggota Dewas KPK Albertina Ho. (dok. Humas KPK)Editor’s picks
Dari tiga yang dinyatakan masuk ke tahap selanjutnya, itu sudah disidangkan.
Namun jika dilihat sebenarnya, ada lima berkas pelaksanaan sidang etik menurut Albertina, termasuk dua dari 2021 namun baru masuk pada 2022.
3. Internalisasi kode etik dan perilaku
Ilustrasi KPK (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)Menurut Albertina, pihaknya melakukan internalisasi kode etik dan kode perilaku selain melakukan penegakkan etik.
"Kami juga dari dewan pengawas melakukan internalisasi untuk memberikan pemahaman terhadap insan komisi, agar tidak melakukan pelanggaran etik," ujarnya.
Dewas melaksanakan penyiapan perangkat dan atau sarana pembelajaran, infografis dan videografis, serta proses pembuatan e-learning.
Kemudian ada pelaksanaan program pembelajaran dengan internalisasi kepada 647 pegawai, induksi pimpinan, JPT dan JPU serta knowledge Management Day "Tanya Etik” bagi seluruh pegawai.
Terakhir adalah pelaksanaan evaluasi individu dan organisasi dengan hasil indeks integritas 95,7.
Berita Terkini Lainnya
