Haris dan Fatia Jadi Tersangka, Tim Advokasi: Pemidanaan Paksa
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidianti memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam rangka mediasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (21/10/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengkritik penetapan status tersangka terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Diketahui, keduanya menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Sejak awal, kami menilai bahwa kasus ini ialah pemidanaan yang dipaksakan, mengingat terdapat beberapa kejanggalan dalam proses penyidikan," ungkap Tim Advokasi untuk Demokrasi dalam rilis resmi, dikutip Senin (21/3/2022).
1. Penerapan pasal tidak penuhi unsur pidana
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Selasa (18/1/2022) (IDN Times/Irfan Fathurohman)Tim Advokasi untuk Demokrasi menjelaskan, penerapan pasal dalam penyidikan Haris dan Fatia tidak penuhi unsur pidana. Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini melanggar SKB Pedoman Implementasi UU ITE.
"Proses penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam perkara ini bertentangan dengan Surat Edaran Kapolri tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif," ujar Tim Advokasi untuk Demokrasi.
Baca Juga: [BREAKING] Haris Azhar: Laporan Saya Tak Ditanggapi, Luhut Prioritas
2. Penetapan tersangka dirasa harus diuji secara hukum
Editor’s picks
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidianti memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dalam rangka mediasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (21/10/2021). (IDN Times/Irfan Fathurohman)Selain itu, penetapan tersangka ini dirasa harus diuji secara hukum. Tujuannya, kata mereka, supaya penggunaan instrumen hukum dan aparat penegak hukum untuk tujuan membungkam tak dibiarkan leluasa serta terus diulang oleh pihak yang merasa berkuasa.
"Selain itu, pemidanaan untuk tujuan pembungkaman ini juga menunjukkan garis batas tentang kebenaran dan pihak yang khawatir terbongkarnya skandal yang menempuh cara tidak demokratis," kata Tim Advokasi untuk Demokrasi.
3. Haris Azhar dan Fatia jadi tersangka
Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar ketika berbicara di program siniar dengan Fatia Maulidiyanti (Tangkapan layar YouTube Haris Azhar)Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2022.
Pemberitahuan tersebut disampaikan pada hari Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB berikut dengan panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada Senin, 21 Maret 2022.
netapan Tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari proses laporan polisi tertanggal 22 September 2021 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berkaitan dengan video yang terdapat dalam akun youtube Haris Azhar yang berjudul “Ada Lord Luhut di balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!” berdasar pada hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul “Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya.”
Baca Juga: [BREAKING] Tiba di Polda Metro Jaya, Haris Azhar Mengaku Siap Ditahan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
