KemenPPPA Catat Ada 1.581 Korban TPPO Selama 2020-2022
6 pelaku sindikat TPPO ke Malaysia diamankan Polda Sulsel. (Dahrul Amri/IDN Times Sulsel)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat, ada 1.581 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaporkan selama 2020 hingga 2022.
Angka tersebut merupakan data yang tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Sementara, 1.418 kasus TPPO yang dilaporkan.
"Dalam merespon beragam modus TPPO, pemerintah menegaskan komitmen melalui UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, dan dikuatkan dengan penerbitan berbagai aturan turunan sebagai pelaksanaan atau operasionalisasinya di lapangan," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Ratna Susianawati, dalam agenda “Rangkul Semua Korban, Tidak Ada yang Tertinggal”, dilansir Senin (31/7/2023).
1. Modus TPPO dengan tawaran jual organ hingga judi online
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati (Dok. KemenPPPA)Seperti diketahui, Peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang Tahun 2023 jatuh pada tanggal 30 Juli. Ratna menyampaikan saat ini TPPO tidak hanya menggunakan modus pekerja migran saja.
Modus yang ada menjerat korban dengan iming-iming tawaran magang kerja, beasiswa, penjualan organ (ginjal), hingga pendapatan instan melalui online scamming (judi online).
“TPPO merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang perlu penanganan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Kasus TPPO melibatkan banyak sindikat dengan jaringan yang besar dan luas, cakupannya bisa lintas batas negara, sehingga butuh kolaborasi lintas sektor dalam penanganannya," kata dia.
Baca Juga: Menteri PPPA Kecam Kasus TPPO terhadap 120 Perempuan di Yogyakarta
2. Pemerintah sudah bentuk GT PP TPPO
Seorang anggota Provos Polda Jateng mengawal gelar perkara kasus TPPO di Ditreskrimum Polda Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ratna menjelaskan, pemerintah juga telah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO). Satgas ini ada di pusat dan daerah yang diimplementasikan lewat rencana aksi dan penerbitan berbagai standar operasional prosedur terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
Dijelaskan, GT PP TPPO Pusat terdiri dari 27 kementerian atau lembaga yang terdiri dari 6 sub. GT PP TPPO daerah juga sudah terbentuk di 32 Provinsi dan 245 kabupaten atau kota.
3. Tingkatkan kewaspadaan, kepedulian dan komitmen soal TPPO
Pelaku TPPO diborgol saat dihadirkan di markas Ditreskrimum Polda Jateng. (IDN Times/Fariz Fardianto)Ratna mengatakan, lewat momentum Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, KemenPPPA mengingatkan semua pihak terus meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, dan komitmen. Menurutnya, semua harus bersama-sama berkolaborasi menuntaskan masalah-masalah dan dampak TPPO dalam kehidupan masyarakat.
"KemenPPPA terus mengkampanyekan “Dare to Speak Up” bagi korban kekerasan termasuk TPPO, untuk berani mengungkapkan kasus-kasus yang dialaminya. Kehadiran negara melalui KemenPPPA diwujudkan dengan Hotline SAPA 129 atau Whatsapp 08-111-129-129 sebagai layanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO," kata Ratna.
Baca Juga: Polda Metro: 3 Petugas Imigrasi Tersangka TPPO Jual Ginjal ke Kamboja
Berita Terkini Lainnya
