Masih Ada Kesenjangan, KemenPPPA Dorong Partisipasi Politik Perempuan
KemenPPPA, Bintang Puspayoga dalam Rapat Kerja: Realisasi Program Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023, dan Pandangan Pemerintah Terhadap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) (31/1/2023). (dok. KemenPPPA)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendorong angka keterwakilan perempuan di parlemen.
Hal ini dilakukan agar kebijakan dan program yang dibuat dapat lebih inklusif. Serta punya perspektif gender dan tepat sasaran, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai sesama perempuan.
“Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk mengemukakan pendapat. Walaupun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dijamin dalam Konstitusi dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan juga hampir setara, namun kesenjangan gender masih terjadi," kata Bintang dia dalam keterangannya, dilansir Senin (10/7/2023).
1. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif belum maksimal
Petugas ad hoc KPU Makassar gencar bersosialisasi di pasar-pasar tradisional dan pusat keramaian seputar tahapan Pemilu 2024. (Dok. KPU Makassar)Dia mengatakan, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia yang saat ini masih berada pada angka 76,2, menunjukkan belum maksimalnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Dia menyayangkan ketidaksetaraan gender yang terjadi. Konstruksi sosial yang berkembang jadi banyak perempuan tidak memiliki akses seluas laki-laki, belum dapat berpartisipasi, belum dapat ikut menentukan arah dan mendapat manfaat pembangunan yang sama, termasuk dalam ruang-ruang politik.
Baca Juga: DMI Ingatkan Tokoh Politik Tak Jadikan Masjid Panggung Politik 2024
2. Peraturan Nomor 10/2023 berpotensi kurangi partispasi perempuan
Editor’s picks
ilustrasi (IDN Times/Arief Rahmat)Selain itu, Bintang menyampaikan beberapa waktu lalu, Komisi Pemilihan Umum(KPU) keluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2023 yang berpotensi mengurangi jumlah perempuan calon anggota legislatif, yang dapat menyebabkan turunnya persentase keterwakilan perempuan.
“Melihat data indeks, fakta di lapangan dan mempertimbangan jumlah perempuan yang mencapai setengah penduduk, membuat kita sesama perempuan perlu saling bersinergi. Kita perlu saling memotivasi dan menginspirasi satu-sama lain untuk mendorong keterwakilan perempuan di politik, yakni dimulai dari kolaborasi sesama perempuan," katanya.
3. Tingkatkan keterwakilan di ranah politik dengan DRPPA
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Bintang menyampaikan, dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik, Kemen PPPA bersama KemenDes-PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) telah menginisiasi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sejak tahun 2021.
Dari DRPPA diharapkan para perempuan bisa ikut berpartisipasi dan terlibat dalam menyuarakan aspirasi. Kemudian ikut dalam pengambilan keputusan di ranah akar rumput mulai dari lingkup terkecil yakni desa dan kelurahan.
Lebih lanjut, KemenPPPA turut melakukan upaya peningkatan kapasitas terutama melalui pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan dan memberikan pendampingan berkelanjutan.
Baca Juga: Komisi II DPR Tolak Revisi PKPU soal Keterwakilan Caleg Perempuan
Berita Terkini Lainnya
