Menteri Kominfo Bertemu Tony Blair, Bahas Tiga Isu Digital
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan jajarannya bertemu dengan Eks PM Inggris dan Executive Chairman Tony Blari Institute, Tony Blair di Kemenkominfo, Jakarta Jumat (19/4/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan jajarannya bertemu dengan Eks PM Inggris dan Executive Chariman Tony Blair Institute, Tony Blair. Dalam pertemuan itu Budi mengatakan ada tiga pembahasan yang dibicarakan.
"Karena Tony Blair Institute ini membantu kita, mendukung kita, untuk tiga isu yang pertama soal data center, kedua soal starlink dan conectivity dan yang ketiga soal digital ID," kata dia di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (19/4/2024).
Tony Blair berada di kantor Kominfo sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu, isu yang dibahas berkenaan dengan transformasi digital di Indonesia.
1. Tony Blair turut bahas soal AI
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan jajarannya bertemu dengan Eks PM Inggris dan Executive Chairman Tony Blari Institute, Tony Blair di Kemenkominfo, Jakarta Jumat (19/4/2024) (IDN Times/Lia Hutasoit)Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menjelaskan ini jadi pertemuan kedua dengan Tony Blair yang sebelumnya membahas soal Govtech. Dalam perjumpaan kedua ini, Kominfo mengaku menyambut baik dukungan yang diberikan oleh Tony Blair Institute.
Namun ada satu hal yang diperhatikan oleh Tony Blair Institute dalam pembahasan hari ini, yakni soal generative AI yang tengah meningkat dan akan terus berkembang ke depannya.
"Tony Blair Institute juga menyampaikan bahwa concern mereka tentang generative AI yang saat ini perkembangannya mempunyai lompatan-lompatan kuantum yang kadang-kadang unpredictable dengan resiko-resiko yang juga tidak terduga," kata Nezar.
Baca Juga: Tony Blair Kunjungi Erick di Kementerian BUMN, Apa yang Dibahas?
2. Jokowi terima lawatan Tony Blair bahas soal IKN
Presiden Joko Widodo menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 18 April 2024. (dok. BPMI Setpres/Vico)Editor’s picks
Sebelumnya, Presiden Joko "Jokowi" Widodo menerima lawatan mantan Perdana Menteri Inggris ini di Istana Merdeka pada Kamis, 18 April 2024. Pertemuan keduanya membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.
Jokowi didampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Dalam keterangannya selepas pertemuan, Bahlil menyebut bahwa pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.
“Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini,” ujarnya.
Inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik. Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.
3. Transformasi untuk integrasi layanan digital
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2024).Sementara MenPAN RB Abdullah Azwar Annas mengatakan Indonesia sedang berjuang mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.
“Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi,” ujar dia.
Jokowi, kata Abdullah juga sudah berikan arahan spesial guna mengintegrasikan layanan digital lewat portal nasional yang diharapkan bisa permudah masyarakat mengakses layanan pemerintahan. Karena sekarang ada sekitar 27 ribu aplikasi yang dinilai malah mempersulit.
Baca Juga: Tony Blair Siap Bantu RI Hadapi Ancaman UU Deforestasi Uni Eropa
Topik:
Berita Terkini Lainnya
