Pemilu 2024 Belum Mulai, DKPP Sudah Terima 80 Perkara Etik
Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) mengungkapkan banyaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota Komisi Pengawas Pemilu (KPU).
Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut, meski baru seminggu jadi pengurus DKPP 2022-2027, pihaknya sudah menerima setidaknya lima aduan soal pelanggaran kode etik.
“Dalam bulan lalu sampai bulan ini kira-kira dua bulan, sudah ada sekitar 80 perkara masuk. Baru seminggu kami dilantik sebagai anggota DKPP, sudah ada lima pengaduan,” kata dia di kantor Kemenkumham, Selasa (11/10/2022).
Heddy menyebutkan lima aduan itu mulai dari Papua dua laporan, dan masing-masing satu dari satu Aceh, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan.
“Baru seminggu, dan itu kebanyakan dari daerah,” ujarnya.
Baca Juga: DKPP Tak Punya Kantor, Sidang Etik Pemilu Daerah di Kanwil Kemenkumham
1. Pemilu serentak 2024 diprediksi penuh perkara
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Novrian ArbiHeddy memprediksi bakal terjadi banyak perkara di daerah pada gelaran Pemilu 2024.
"Prediksi kami akan banyak perkara di daerah-daerah. Ya, semoga prediksi ini gak benar, tapi dugaan kami, itu yang kami siapkan. Sehingga kalau terjadi pelanggaran, pelanggaran penyelenggara etik itu personel KPU-Bawaslu kita tetap akan sidangkan di Kanwil Kemenkumham di daerah,” ujarnya.
2. Kemenkumham fasilitasi kantor kanwil untuk sidang perkara pemilu DKPP di daerah
.jpg)
Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)Heddy menjelaskan pihaknya akan bekerja sama dengan Kemenkumham, dengan meminjamkan kantor wilayah (kanwil) yang ada di 34 provinsi, sebagai lokasi penyelenggaraan sidang etik bagi penyelenggara pemilu.
“Saya sudah bertemu Pak Menteri Hukum dan HAM, dan melakukan kerja sama melakukan persidangan di daerah di kantor wilayah Kemenkumham,” katanya.
Baca Juga: DKPP Rencana Buka Kantor di Daerah Rawan Pelanggaran Pemilu
3. Antisipasi kendala perkara bersamaan dan kurangnya anggaran
Ketua KPU RI Ilham Saputra melakukan simulasi pencoblosan untuk Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Rencananya, surat suara untuk Pemilu 2024 hanya berjumlah dua surat suara. (IDN Times/Melani)Kerja sama ini, kata Heddy, dilakukan karena tidak bisa melaksanakan sidang pelanggaran etik hanya dengan menggunakan atau mengandalkan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah.
“Selama ini, kalau ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, kami sidangkan di Bawaslu kalau terduga pelanggarannya KPU,” katanya.
Dia mengantisipasi jika nanti ada kendala dalam waktu bersamaan saat anggota KPU atau Bawaslu jadi terduga pelanggar kode etik. Anggaran yang tak cukup untuk menyewa gedung, juga jadi indikator lain penyebab Kemenkumham bekerja sama dengan DKPP untuk sidang etik.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
