Polri Diminta Transparan Pengadaan Alat Sadap Pegasus
ilustrasi internet (IDN Times/Nathan Manaloe)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ancaman alat penyadap Pegasus jadi perhatian kalangan pegiat korupsi. Koordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan Indonesian Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, mengungkapkan pengadaan alat ini harus jadi perhatian dan dibuka secara transparan oleh negara.
Hal ini berkembang usai keluarnya laporan IndonesiaLeaks soal alat sadap Pegasus di Indonesia. Menurut Situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, Polri sempat membeli perangkat lunak “zero click intrusion system” yang hanya dimiliki Pegasus pada 2017 dan 2018.
"ICW akan highlights dari dua aspek, aspek anggaran dan juga dari aspek pengadaannya, tapi paling yang lebih umum sebenarnya dua konteks ini akan saya bingkai dalam kerangka demokrasi. Bagaimana kemudian ternyata alat sadap ini juga menjadi salah satu masalah besar dalam kerja-kerja penguatan demokrasi di Indonesia," kata Wana dalam konferensi pers "Pengadaan Alat Sadap Pegasus Menjadi Ancaman pada Demokrasi di Indonesia" di Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Baca Juga: Masih Dibahas, RUU Penyadapan Akan Diatur di Bawah Kemkominfo
1. Tidak pernah dapat informasi yang jelas soal peruntukkannya
Ilustrasi. Aparat kepolisian jajaran Polrestabes Makassar berjaga di lingkungan kampus UMI / Sahrul RamadanWana menyoroti bagaimana pengadaan alat sadap ini tidak pernah dijelaskan secara transparan, mulai dari siapa yang menggunakan dan peruntukkanya. Dia melihat memang anggaran kepolisian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan untuk membeli alat-alat yang berkenaan dengan pengawasan.
"Kita tidak pernah mendapatkan informasi kejelasan, apa sebenarnya barang yang dibeli oleh kepolisian, lalu kemudian siapa yang menggunakan dan apa saja peruntukan," ujarnya.
Wana mengungkapkan keberadaan alat sadap Pegasus berpotensi memengaruhi kerja-kerja kelompok masyarakat sipil, bahkan jurnalis.
2. Minta polisi buka dokumen pengadaan alat sadap
ilustrasi rancangan undang-undang (IDN Times/Aditya Pratama)Wana berharap kepolisian mau membuka sejumlah dokumen pengadaan alat sadap ini. Sejumlah pihak berencana meminta polisi membuka data pengadaan dan meminta tindak lanjut pertanggungajawaban polisi atas penggunaaan anggaran negara ini.
"Kami sebenarnya mendesak agar kepolisian untuk buka sejumlah dokumen pengadaan, yang terutama yang telah dipublikasikan oleh teman-teman IndonesiaLeaks," kata dia.
Baca Juga: DPR Akan Bahas Rancangan Undang-Undang Penyadapan
3. Jelang Pemilu 2024, khawatir disalahgunakan
Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)Menurut Wana, jangan sampai penggunaaan alat sadap tersebut disalahgunakan, apalagi Indonesia saat ini tengah menghadapi rangkaian jelang Pemilu 2024.
"Jangan sampai kemudian ini juga dijadikan sebagai instrumen begitu, untuk misalkan posisi dan lain-lain," ujarnya.
Pegasus merupakan spyware atau perangkat pengintai yang dikembangkan perusahaan senjata siber asal Israel, yaitu NSO Group. Spyware ini sempat menggemparkan dunia karena berhasil menyadap tokoh-tokoh penting, mulai dari jurnalis hingga aktivis hak asasi manusia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
