Wagub DKI: KPK Tak Perlu Panggil Anies dalam Kasus Rumah DP 0 Rupiah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta tahun anggaran 2019.
"Saya tidak ingin menduga-duga ya, saya kira tidak sejauh (pemanggilan) itu," kata dia di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 15 Maret 2021.
Baca Juga: Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah, Anies Berpeluang Dipanggil KPK
1. Anies tak perlu sampai harus dipanggil KPK
Penghormatan terakhir Sekda DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota pada Rabu (16/9/2020) (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Riza beranggapan jika semua urusan harus melibatkan pemerintah daerah, maka tak akan ada waktu bekerja. Hal ini dianalogikan Riza jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki perkara maka Menteri BUMN Erick Thohir harus hadir memberikan keterangan.
"Kalau semua urusan BUMN kemudian menteri BUMN dipanggil, kemudian urusan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) gubernur-wagub dipanggil, ya gak bisa kerja kita semua," ujarnya.
Maka itu, kata Riza, semestinya Anies juga tak perlu harus sampai dipanggil KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah rumah DP 0 rupiah. "Ya gak perlu sampai pemanggilan demikian," ujarnya.
2. KPK menurut Riza sudah mengerti siapa yang perlu dipanggil
Wagub DKI Jakarta Riza Patria di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)Editor’s picks
Politikus Partai Gerindra ini merasa KPK sudah sangat mengerti harus memanggil siapa sebagai saksi atau pihak yang perlu dimintai keterangan. Maka itu, terkait kasus ini, ia menyerahkan seluruh mekanismenya pada KPK.
"Jadi saya kira KPK sangat profesional sangat mengerti tahu siapa yang harus ditanya, siapa yang harus diklarifikasi, sampai siapa yang harus dipanggil dan lain sebagainya," ujar Riza.
3. Anies berpeluang dipanggil KPK
ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoPerlu diketahui, KPK tak menutup kemungkinan bakal memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah, yang menjerat Direktur Utama (Dirut) PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan tersebut berpotensi dipanggil, guna dimintai keterangan oleh penyidik komisi antirasuah.
"Saya kira siapa pun saksi itu yang melihat yang merasakan kemudian yang mengetahui secara peristiwa ini, kan tentu nanti beberapa saksi sudah diperiksa kemarin, tentu nanti dari situ akan dikembangkan lebih lanjut siapa saksi-saksi berikutnya yang nanti akan dipanggil," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 15 Maret 2021.
4. Ada empat tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah rumah DP 0 rupiah
Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan (Twitter.com/pembsaranajaya)KPK sudah menetapkan empat tersangka dalam kasus pengadaan tanah di Munjul, yakni Yoory Corneles (YC) selaku Dirut PD Sarana Jaya, Anja Runtuwene (AR) dan Tommy Adrian (TA). Selain itu, penyidik juga menetapkan PT. AP (Adonara Propertindo) selaku penjual tanah sebagai tersangka kasus yang terindikasi merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.
Dari total sembilan pembelian tanah yang berhasil dilaporkan ke KPK, kerugian yang diterima negara sekitar Rp1 triliun dan keempat orang tersebut terjerat beberapa pasal yakni Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Uu No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Alasan DPRD Belum Panggil Anies soal Korupsi Lahan Rumah DP 0 Rupiah
Berita Terkini Lainnya
