Linimasa: Perkembangan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Ketua DPP Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan pertemuan ketua umumnya, Surya Paloh, dengan Capres Terpilih Prabowo Subianto pada Jumat (22/3/2024) tidak mengurungkan niat NasDem untuk menggunakan hak angket kecurangan pemilu 2024.

Saan membantah, Prabowo mau menemui Surya Paloh ke markas NasDem dalam rangka menggembosi rencana hak angket yang akan digulirkan oleh Fraksi Partai NasDem di parlemen.

"Nggak ada (untuk menggembosi hak angket). Pertemuan kemarin itu murni inisatif Pak Prabowo karena NasDem memberikan ucapan selamat," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD menceritakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kedatangan belasan tokoh masyarakat. Mereka meminta agar Presiden ke-5 RI itu memimpin suatu gerakan perbaikan demokrasi di Tanah Air. Pertemuan itu digelar secara tertutup pada 8 Maret 2024 di Jakarta. 

"Jadi, pada Jumat lalu, saya bertemu dengan 16 tokoh masyarakat bersama Bu Mega dan Pak Hasto (Sekjen PDIP). Forum itu tokoh-tokohnya ada beberapa profesor, tokoh-tokoh gerakan antikorupsi seperti Herliana. Ada juga penggagas gerakan perempuan. Pokoknya (total) ada 16," ujar Mahfud seperti dikutip dari video yang didistribusikan oleh tim media Mahfud, dikutip Selasa (12/3/2024). 

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu meminta publik tidak menyalahartikan gerakan perbaikan demokrasi adalah gerakan kekerasan. Namun, di sisi lain, kata Mahfud, bila tidak diambil tindakan, maka demokrasi di Tanah Air semakin hancur. 

"Nanti, akan persis seperti yang dikatakan oleh Sultan, besok orang kalau mau maju nyalon hanya yang punya uang dan dekat dengan kekuasaan. Itu saja cara-caranya. Pak Jusuf Kalla juga menyampaikan pidato di UI kan juga begitu," katanya. 

Situasi yang sama, kata Mahfud, turut dibaca juga oleh Megawati. Itu sebabnya, Ketua Umum PDIP itu didesak untuk bersuara. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan sudah menerima surat panggilan dari Komisi II DPR RI, terkait rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi soal polemik penyelenggaraan Pemilu 2024.

Komisioner KPU RI, August Mellaz, menyebut surat tersebut sudah diterima sejak beberapa hari lalu.

"Ya kebetulan gini, saya gak lupa, beberapa hari lalu itu sudah ada surat dari Komisi II yang sampai ketua KPU dan didisposisi ke kami semua anggota. Saya lupa persisnya, saya juga sudah disposisi, saya akan hadir," kata Mellaz kepada awak media di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2024).

Mellaz menegaskan, undangan dari Komisi II DPR itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia tak menutup kemungkinan, polemik soal Sirekap akan dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut.

"Kalau undangannya itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

Sebanyak 50 aktivis menyurati lima ketua umum partai politik agar mengusung hak angket untuk melakukan penyelidikan kecurangan Pemilu 2024.

Para aktivis itu di antaranya adalah Novel Baswedan, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Usman Hamid, Dandhy Laksono, Fatia Maulidiyanti, Haris Azhar hingga ⁠Pandji Pragiwaksono

Mereka yang diminta mengusung hak angket adalah Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh (NasDem), Mardiono (PPP), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (PKB), dan Ahmad Syaikhu (PKS).

“Partai politik sebagai institusi yang mengorganisasikan wakil rakyat sudah seharusnya menggerakkan dan mendorong DPR untuk menggunakan Hak Angket guna melakukan penyelidikan fakta masivitas kecurangan pemilu,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid. dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/3/2024) malam.

Usman juga turut membagikan salinan bukti tanda terima surat ‘Permintaan Penggunaan Hak Angket DPR RI Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024’ tertanggal 8 Maret 2024 oleh lima parpol.

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo berkomentar soal wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang sudah mulai disuarakan di DPR. Ganjar mengatakan, dinamikanya pasti menarik. 

Pada pembukaan masa sidang DPR beberapa waktu lalu, Ganjar melihat ada interupsi dari beberapa anggota fraksi, yang menurutnya memberikan dinamika yang positif.

"Dinamikanya pasti akan sangat menarik, dan dari cerita-cerita yang kemarin pada saat pembukaan masa sidang sudah ada interupsi dari beberapa fraksi, menurut saya ini dinamika yang cukup bagus," kata Ganjar secara daring dalam acara Demos Festival: Omon-omon soal Oposisi di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Ganjar menjelaskan, partainya yakni PDIP terus mendorong persiapan-persiapan, termasuk menyusun naskah akademis dan menyiapkan dukungan dari anggota.

Proses ini mencakup tanda tangan dukungan hingga masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR.

"Kami selaku partai terus saja mendorong persiapan persiapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan dukungan, tanda tangan dari anggota sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR," kata dia.

Calon Wakil Presiden Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya serius dalam mengajukan hak angket di DPR. Bahkan, naskah akademiknya sudah jadi.

"Saya membaca bahwa rancangan angket itu serius dan sudah jadi. Saya sudah pegang naskah akademiknya tebal sekali, di atas 75 halaman lah ya yang sudah saya baca itu," kata Mahfud, Jumat (8/3/2024).

Mahfud mengungkapkan ada persoalan teknis sehingga pengajuan hak angket secara resmi belum dilakukan. Namun, ia memastikan hal itu tetap berjalan.

"Jadi angket itu jalan. Tinggal kan itu perlu koordinasi teknis ya," ujarnya.

Anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menyampaikan, pengajuan hak angket tidak dibatasi oleh waktu. Namun Luluk cukup percaya diri, hak angket dapat bergulir dalam waktu satu atau dua minggu ke depan di DPR.

Menurut Luluk, pengajuan hak angket lebih baik segera dilakukan bila telah memenuhi syarat, yaitu minimal 25 anggota dan diajukan setidak-tidaknya oleh dua fraksi partai politik di parlemen. 

Luluk menyadari bahwa pengajuan hak angket tidak bisa serta-merta dilakukan karena ada beberapa prosedur yang harus dilalui, meski itu merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota DPR.

Dia menjelaskan, setelah hak angket resmi diajukan, maka perlu dibahas di Badan Musyawarah (Bamus). Setelah disepakati di Bamus, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan dari anggota. 

Setelah mendapatkan persetujuan di rapat paripurna, maka ditindaklanjuti dengan pembentukan tim panitia khusus (pansus) atau apapun sesuai keputusan yang ditetapkan di rapat paripurna. 

Rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diwarnai interupsi terkait penggunaan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Sebanyak tiga fraksi, yakni PDIP, PKS, dan PKB kompak mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 digunakan DPR demi menjawab dugaan kecurigaan terhadap proses pemilu tahun ini.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Aria Bima, mendorong hak angket terhadap dugaan kecurangan Pemilu 2024 perlu digunakan, lantaran selama ini DPR kehilangan taringnya untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu.

Sementara itu, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, menilai pemilu bukan hanya tentang hasil, tapi lebih dari itu. Pelaksanaan pemilu harus juga menjadi cerminan untuk melihat apakah prosesnya telah dilangsungkan secara jujur dan adil.

Sementara anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur mengatakan, hak angket adalah salah satu instrumen yang dimiliki DPR dan diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dan undang-undang. 

Di luar gedung DPR, berlangsung demonstrasi oleh 2 kubu yakni kelompok pendukung hak angket dan kelompok yang menolak hak angket. Polri mengerahkan 3.929 personel gabungan untuk mengamankan demonstrasi ini. Demo sempat memanas, massa dari dua kelompok yang berbeda saling lempar botol plastik. 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo enggan berkomentar mengenai wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Wacana itu didorong oleh kubu calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dan partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Menurut Jokowi, itu merupakan urusan DPR RI.

"Itu urusan DPR, silakan tanya ke DPR," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, memastikan hasil rembuk hak angket antara PDIP dan tiga partai politik pengusungnya, PKS, PKB, dan NasDem segera memasuki tahap final. 

Anies juga meyakinkan, ketiga partai di Koalisi Perubahan masih solid untuk mendukung penggunaan hak angket guna menyelidiki kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024.

"Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final," ujar Anies saat ditemui seusai menghadiri acara pernikahan warga Kampung Aquarium di Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, Kaolisi Perubahan sampai hari ini masih menunggu tahap final pelaksanaan Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai hari ini masih melakukan penghitungan suara. 

Dua kelompok massa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI terkait hak angket kecurangan Pemilu 2024. Kedua kelompok itu yakni kelompok yang pro terhadap penggunaan hak angket dan kelompok yang menolak.

Pantauan di lokasi, massa yang pro hak angket berada di sebelah kiri gedung parlemen. Sementara kelompok yang menolak hak angket berada di sebelah kanan. Mereka yang menolak tergabung dalam "Gerakan Jaga Jakarta Jaga Indonesia".

Kedua kelompok massa itu hanya dipisahkan oleh mobil rantis dan aparat. Massa yang pro hak angket sempat berusaha mengusir massa yang menolak hak angket. Adu mulut pun sempat terjadi. Namun mereka berhasil dilerai oleh petugas kepolisian.

Dalam aksi itu, terdengar massa berteriak turunkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Para demonstran yang didominasi bapak-bapak dan ibu-ibu itu terus berteriak “turunkan Jokowi” dan "makzulkan Jokowi" diiringi dengan ketukan kentung bambu.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, memastikan hak angket akan tetap bergulir di parlemen. Menurut Mahfud, parpol pengusung paslon 03 tidak berdiam diri. Mereka justru sedang menunggu momentum anggota parlemen kembali dari masa reses pada 5 Maret 2024. 

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara pribadi mengaku mendukung hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, jika faktanya kuat.

Mardani mengatakan, hak angket merupakan hal wajar digunakan oleh DPR. Meski demikian, Mardani enggan menyampaikan bagaimana sikap partainya terhadap hak angket.

"Sikap PKS monggo tanyakan ke Presiden (PKS) atau Sekjen (PKS)," ujar Mardani kepada IDN Times, Kamis (29/2/2024).

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, mengaku tidak tahu menahu namanya disebut-sebut dalam deretan 30 nama anggota DPR yang didorong untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

"Ndak ada konfirmasi ke kita, dan partai juga gak menugasi," ujar Arzeti saat dikonfirmasi IDN Times, Rabu (28/2/2024).

Arzeti menegaskan, belum mendapat arahan dari PKB terkait wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di parlemen. Dia juga belum memutuskan bersedia dimandatkan partainya untuk mendorong hak angket.

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu proses pengumpulan data dan fakta tim khusus bentukan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Nantinya, tim khusus itu akan memberikan suatu rekomendasi.

"Tim khusus yang kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," ujar Hasto di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto menerangkan, tim khusus ini berada langsung di bawah koordinasi partai pendukung Ganjar-Mahfud. Sehingga, PDI Perjuangan juga masih menunggu rekomendasi yang nantinya disampaikan tim khusus.

Beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung di dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), mendorong 30 anggota DPR segera menggulirkan hak angket yang membahas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebanyak 30 nama anggota parlemen itu dirilis agar hak angket tersebut tidak sekadar wacana belaka.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan, nama-nama itu berasal dari empat fraksi di parlemen. Namun, masyarakat sipil sengaja belum memasukkan anggota parlemen dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebab, hingga kini sikap PPP belum tampak di ruang publik apakah mendukung bergulirnya hak angket atau tidak. 

Berikut 30 nama yang didorong untuk tanda tangan usulan hak angket:

A. Fraksi Nasional Demokrat (NasDem)
Ahmad Sahroni
Awang Farouq Islah
Irma Suryani
Martin Manurung
Saan Mustopa
Taufiq Basari

B. Fraksi PDI Perjuangan
Adian Napitupulu
Arif Wibowo 
Dr. Junirmart Girsang
Djarot S. Hidayat
Eriko Sotarduga
Harvey B. Malayholo
Irene Yustama Roba Putri
Krisdayanti
Masinton Pasaribu
Putra Nababan
Rieke Diah Pitaloka

C. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
Arzeti Bilblina
Daniel Johan
Faisol Reza
Nihayatul Wafiroh
Syaeful Huda
Ibnu Multazam
Luluk Nur Hamidah
Maman Iqmanul Haq
Yanuar Prihatin

D. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 
Anis Byarwati
Hidayat Nur Wahid
Mardani Ali Sera
Nasir Jamil

Ray mengatakan masyarakat sipil sejauh ini sudah menghubungi tiga anggota DPR yakni Irma Suryani, Masinton Pasaribu, dan Daniel Johan.

Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyebut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal itu Todung sampaikan dalam acara Real Talk With Uni Lubis, pada Senin (26/2/2024).

Namun, kata Todung, Megawati tak memerintahkan partai politiknya untuk memakzulkan Jokowi. Menurutnya, Megawati tak ingin pemerintahan goyang.

Todung menerangkan, proses pemakzulan terpisah dari usulan hak angket pengusutan dugaan kecurangan pemilu. Partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD berharap dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa diungkap.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus mendorong PDIP, NasDem, PKB, dan PKS untuk segera mengajukan hak angket di DPR.

"Hak angket menjadi langkah yang tepat, urgent, strategis, dan konstitusional dalam menjawab tuntutan publik yang meluas," ujar Petrus.

Dia menyebut, MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilu, berada dalam posisi tidak merdeka dan mandiri akibat nepotisme dan dinasti politik.

Ia juga menambahkan, di MK masih ada Anwar Usman, Hakim Konstitusi yang merupakan ipar dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai bahwa hak angket atau penyelidikan sebagai salah satu sarana pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan.

Dia menyebut, hak angket selalu digunakan DPR di masa setelah reformasi, yakni pemerintahan Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Jimly menyampaikan, hak angket DPR mencerminkan berjalannya fungsi checks and balances antar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai perwujudan sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945. 

Sementara itu, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) menilai, adanya hak angket dapat menjadi momen untuk membuktikan dan memberi klarifikasi pada kecurigaan kecurangan Pemilu 2024.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, hak angket bisa menghilangkan kecurigaan dari penggugat tentang isu kecurangan Pemilu 2024.

Dia pun berpesan agar tak perlu ada yang merasa bersalah atau khawatir pada hak angket jika diajukan DPR. Menurut dia, apabila ada yang merasa khawatir, maka itu bisa menjadi indikasi adanya kecurangan pada Pemilu 2024 terutama pilpres.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan penggunaan hak angket di parlemen wajib digunakan. Menurut dia, hak angket merupakan hak konstitusional DPR RI. 

Dia juga mewajibkan Fraksi Partai NasDem di DPR ikut serta dalam Hak Angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Paloh menilai, sangat disayangkan bila hak angket yang menjadi keistimewaan bagi anggota DPR di parlemen tidak dimanfaatkan dengan baik. 

Surya Paloh juga mengungkapkan berencana bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.  Dia mengatakan, pertemuan bersama Megawati tidak menutup kemungkinan menindaklanjuti wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, yang akan digulirkan di parlemen.

Sementara itu, capres dan cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menggelar rapat bersama para ketua umum partai politik di Koalisi Perubahan untuk membahas kelanjutan hak angket kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024, di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024). 

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. 

Ketiga Partai Politik Koalisi Perubahan, yakni NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap mengikuti PDIP untuk menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, Koalisi Perubahan memiliki semangat yang sama dengan PDIP dan capresnya, Ganjar Pranowo, sebagai inisiator hak angket. 

Hermawi memastikan bahwa Koalisi Perubahan sudah menyiapkan data-data untuk dibawa ke hak angket di DPR RI sehingga tinggal menunggu kelanjutan dari PDIP. 

Koalisi Perubahan, kata dia, sampai hari ini akan menunggu sikap resmi PDIP apakah benar-benar akan menggulirkan hak angket di DPR RI.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, mengatakan bahwa hak angket merupakan kewenangan partai politik yang ada di parlemen, meskipun capres Ganjar Pranowo yang mendorong parpol di parlemen menggulirkan hak angket tersebut.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menambahkan, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi dengan capres-cawapres soal hak angket. 

Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi santai soal usulan Ganjar menggulirkan hak angket di DPR untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.

"Itu hak demokrasi, gak apa-apa," ujar Jokowi usai menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya, Ganjar Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024. Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan, Partai Demokrat kini sudah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Untuk itu, Demokrat memilih akan konsisten berada di jalur pemerintah.

Ia lantas menantang pihak yang menyuarakan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan untuk membuktikannya dengan data-data.

Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengatakan tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, siap mengikuti langkah PDIP mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Anies mengatakan, langkah PDIP untuk mengajukan hak angket di DPR merupakan inisiatif yang baik. Terlebih, PDIP merupakan fraksi terbesar di parlemen.

Oleh sebab itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meyakini tiga partai di Koalisi Perubahan akan bersama-sama menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PKB yang juga cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan Koalisi Perubahan akan satu suara, untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024. Namun, apabila DPR tak siap dengan hak angket, ia mendorong penggunaan hak interpelasi.

Ganjar mengungkapkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.