[Linimasa] Ragam Klaim dan Tudingan Kecurangan Selama Pemilu

Ade Irfan Pulungan selaku Direktur Advokasi dan Hukum TKN mengklaim pihaknya menerima 25.000 laporan kecurangan selama Pemilu. Laporan itu, kata Irfan, masuk melalui posko call center TKN.

Mulyakin, seorang saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku menemukan dugaan kecurangan di Surabaya, Jawa Timur. Kecurangan tersebut, kata dia, misalnya ketika pemilih yang beralamat e-KTP di luar daerah pemilihannya, tetap mendapatkan lima surat suara dan tanpa formulir A5.

"Masak orang ber-KTP di luar Dapil 1 menerima lima surat suara. Mereka kan di luar Dapil 1 dan tidak berhak memilih caleg kota. Harusnya hanya menerima empat lembar surat suara yaitu pemilihan presiden, DPD, caleg DPR RI dan caleg DPRD Provinsi. Itu aturan yang harusnya dijalankan," kata Mulyakin, seperti dilansir dari Antara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuduh telah terjadi kecurangan di tingkat pemilihan legislatif di Surabaya. Menurut Ketua DPC PKB Surabaya Musyafak Rouf sebanyak 35 persen dari total 8.146 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbuat curang.

Pelakunya, kata Musyafak, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang turut memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Bentuk indikasi kecurangan itu adalah formulir C1 yang salah hitung dan tidak wajar. Ini membuat PKB merasa rugi dan kemudian memilih melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU Surabaya.

Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengklaim pihaknya menemukan tambahan 61 laporan dugaan kecurangan pemilu. Dengan tambahan tersebut, kata dia, BPN telah mengumpulkan 1.261 laporan.

Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo melaporkan ada 1.200 dugaan kecurangan di berbagai daerah. Tim advokasi BPN mengatakan telah membawa temuan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satu dugaan kecurangan. menurut BPN, adalah adanya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mencoblos sejumlah surat suara sendiri.

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Ade Irfan Pulungan melaporkan adanya dugaan kecurangan pemilu di luar negeri ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kecurangan itu, menurut TKN, terjadi di tujuh negara.

Namun, TKN mengaku mendapatkan bukti kecurangan di Bangladesh, Australia, dan Hong Kong. "Sebagian besar warga negara Indonesia yang telah terdaftar punya hak pilih dan sengaja dibatasi oleh penyelenggara pemilu di sana, karena keterbatasan waktu. Padahal mereka antre lama tapi dihalangi," kata Irfan.

Sebelum pemungutan suara dilakukan secara nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut BPN melaporkan temuan data DPT ganda. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan dari 3.165.093 data, hanya 2.673.855 yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Bahkan, 2,5 juta di antaranya tidak ada dalam DPT resmi KPU. Nama Nurhayati sendiri terduplikasi sampai 1.050 kali, sedangkan nama Junaidi hingga sekitar 750 kali. Masalah DPT ini pun memunculkan spekulasi bahwa Pemilu kali ini diwarnai dengan upaya curang.