Jakarta, IDN Times - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku prihatin atas terjadinya blackout listrik sejak kemarin, Minggu (4/8). Menurutnya, semua pihak pasti terganggu dengan pemadaman listrik lebih dari enam jam tanpa pemberitahuan sebelumnya.
“Saya tidak tahu apakah ini tidak pernah diantisipasi sebelumnya, karena kita pernah mengalami kejadian ini di tahun 2002,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Bamsoet mengklaim kerugian atas padamnya listrik ini jika dihitung mencapai hampir Rp90 miliar. Oleh sebab itu, ia meminta Dirut PLN memperhatikan kerugian tersebut.
“Barangkali kalau dihitung kerugian hampir Rp90 miliaran. Jadi kita minta kepada Plt Dirut PLN yang baru ini untuk menjadi perhatian dan tidak boleh terulang kembali kasus seperti ini,” kata Bamsoet.
Tidak hanya soal besaran kerugian, DPR minta BUMN untuk merevitalisasi PLN. Selanjutnya, DPR mendorong BUMN untuk melakukan investigasi.
“Kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan ditubuh PLN menjadi tanggungjawabnya dan melakukan investigasi terhadap kerusakan tersebut apakah ada unsur-unsur kesengajaan,” ujar Bamsoet.
Bukan hal sepele, menurut Bamsoet padamnya listrik selain bisa mengganggu pertahanan nasional juga mengganggu pertahanan ekonomi.
“Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi ini bukan hanya menyangkut masalah pertahanan nasional saja tapi juga masalah pertahanan ekonomi,” ujar Bamsoet.
“Untung saja tidak ada kecelakaan pesawat, kereta seperti di MRT meskipun akhirnya warga dievakuasi dibawah tanah dan tidak ada kecelakaan lain-lain. Belum adanya kabar bank-bank yang bobol akan adanya pemadaman ini,” sambungnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menyayangkan peristiwa padamnya listrik yang terjadi sejak kemarin, Minggu (4/8). Menurut Fadli, ini merupakan ciri-ciri negara yang salah urus.
“Saya kira apa yg terjadi kemarin, mati listrik tanpa peringatan tanpa penberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus,” ujar Fadli di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).