LPSK Buka Peluang Justice Collaborator Kasus Kematian Brigadir Nurhadi

Melansir dari situs resmi Mahkamah Agung, Justuce Collaborator disebut juga sebagai Saksi Pelaku. Mereka adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bisa bekerja sama dengan penegak hukum. Nantinya justice collaborator akan mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.

Soegijapranata Chatolic University juga menjelaskan, seorang justice collaborator dapat dicabut haknya jika berbohong dalam keteranganya. Bahkan bisa dituntut memberikan keterangan palsu.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 pada angka (9a) dan (b) dijelaskan zeseorang dapat dikategorikan menjadi justice collaborator apabil dia adalah pelaku tindak pidana tertentu dan mengakui kejahatanya, namun bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam perkara atau kasus tersebut.

Seseorang it telah memberikan keterangan dan bukti-bukti signifikan dan dianggap dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud dan koorperatif untuk diajak bekerja sama dan kooperatif dengan penegak hukum.

Dia menjelaskan, permohonan jadi Justice Collaborator atau saksi pelaku yang diterima LPSK hingga Juni 2025 sebanyak 11 orang. Sedangkan di tahun 2024 4 orang dan 6 orang pada tahun 2023.

Selain itu, atensi yang diberikan LPSK terhadap sebuah perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan melakukan perlindungan proaktif yang dilakukan LPSK sesuai dengan mandat Pasal 29 ayat 2 UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Dalam kasus ini, Polda NTB menetapkan tiga tersangka Kompol IMY, Ipda HC, dan MPS dalam dalam kasus tersebut. Para tersangka dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP dan/atau Pasal 359 jo Pasal 55 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, kematian Brigadir Nurhadi bermula saat korban bersama Kompol IMYPU dan Ipda HC menggelar pesta di salah satu vila private di Gili Trawangan.

"Kita sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kedatangan mereka ke sana untuk pesta-pesta. Pesta di sana, diberikan sesuatu yang bukan legal terhadap almarhum," kata Syarif di Mapolda NTB, Jumat, 4 Juli 2025.