Luhut: Sudah Vaksin Lengkap dan Tak Ada Komorbid, Silakan Jalan-jalan

14 Feb 2022, 17:25 WIB

Luhut Binsar Pandjaitan. (maritim.go.id)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan masyarakat yang sudah vaksinasi lengkap dan tidak memiliki komorbid untuk berjalan-jalan. Dia menyebut pemerintah belum ada rencana melakukan pengetatan kegiatan, namun justru memberi pelonggaran.

“Kalau dia sudah divaksin dua kali, booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan,” kata Luhut dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (14/2/2022).

1. Luhut sampaikan pasien yang meninggal karena belum vaksin, memiliki komorbid dan lansia

Ilustrasi tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menyampaikan sebanyak 60 persen dari pasien COVID-19 yang meninggal adalah orang yang belum divaksinasi, memiliki komorbid, hingga berusia lanjut.

“Jadi kekhawatiran kita tidak ada berlebihan,” ucap Luhut.

2. Luhut klaim kasus di Jakarta sudah landai

Warga beraktivitas di zona merah COVID-19 RT 006 RW 01, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/6/2021). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini menyebut Jakarta sendiri sudah terlihat landai pada 3-4 hari terakhir. Dia mengatakan, pemerintah akan memantau terus perkembangan kasus di Jakarta.

“Tapi daerah lain baru ada yang mulai. Jawa Barat baru mulai. Yang lebih lambat lagi itu Jogja. Di sini sudah naik kencang Jakarta, di Jogja masih flat,” jelas Luhut.

3. Luhut sebut keputusan pemerintah tak lepas dari para ahli

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Luhut juga menerangkan bahwa keputusan pemerintah tidak lepas dari diskusi dengan para ahli. Dia menyebut pemerintah tetap waspada dan hati-hati meski pelonggaran dilakukan.

“Kita juga meminta pendapat dari para ahli, epidemiolog maupun lima profesi kesehatan dan ketua dewan guru besar dari UI. Tidak ada pengambilan keputusan ini tanpa mereka. Baru kami godok dan putuskan,” jelas Luhut.