Ma'ruf Minta Investigasi Serangan Siber Pusat Data Nasional Kominfo

25 Jun 2024, 07:54 WIB

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)

Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta investigasi serangan siber Ransomware yang membuat Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) down.

“Yang diutamakan kita itu mengembalikan, menormalkan keadaan. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Sebabnya apa yang terjadi itu sedang dilakukan (investigasi) oleh Kominfo dan juga oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan dari pihak keamanan sedang mencari sebabnya,” ungkap Ma'ruf di Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024).

1. Pemintah akan lakukan antisipasi

ilustrasi peretasan (IDN Times/Mardya Shakti)

Agar kejadian tersebut tidak terulang, lanjut Ma'ruf, pemerintah terus melakukan langkah antisipasi demi melindungi data negara dan masyarakat, serta segala pelayanan publik yang terafiliasi.

“Memang kejadian ini selalu terjadi, di dunia ini selalu terjadi. Oleh karena itu, kita akan memperkuat untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik jangan sampai terganggu,” tegasnya.

2. Tidak boleh lagi terulang

Konferensi Pers terkait Update Pusat Data Nasional Sementara di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (24/6/2024). (IDN Times/Misrohatun)

Ma'ruf mengatakan pemerintah akan terus berupaya menerapkan kebijakan satu data nasional agar berbagai data penting negara dan masyarakat tidak tercecer.

“Gangguan ini menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, untuk itu perlu diantisipasi dan tidak boleh lagi terjadi pada masa yang akan datang,” tegasnya.

3. Hacker minta tebusan 8 juta dolar

Ilustrasi orang sedang memasang USB (Freepik.com)

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan serangan siber terhadap server PDN ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Lockbit 3.0. Menkominfo juga mengonfirmasi adanya permintaan uang tebusan dari peretas server PDN.

“Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan.