Jakarta, IDN Times - Sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan menyoroti persoalan yang masih dihadapi masyarakat di berbagai daerah, mulai dari kabut asap di Kalimantan hingga pemenuhan hak dasar masyarakat Papua.
Koordinator BEM UI, Hafidz Hernanda, menyampaikan kritik tersebut saat membacakan pernyataan sikap dan evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Dia juga menyinggung masyarakat Aceh yang dinilainya belum merasakan keadilan pascabencana.
"Untuk seluruh saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, entah di Kalimantan, yang sekarang saudara-saudaraku yang mencoba sebisa mungkin untuk hidup di tebalnya asap. Untuk teman-temanku yang ada di Papua, yang sedang berjuang agar hak dasarnya dipenuhi. Untuk teman-temanku yang ada di Aceh, yang sampai saat ini masih belum merasakan keadilan pasca-bencana yang terjadi kepada mereka," ujar Hafidz.
Mahasiswa membacakan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang tepat berlangsung pada 20 Oktober 2026. Mahasiswa tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar).
Hafidz mengatakan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi, teguran, dan saran kepada pemerintah.
"Hari ini, tepat 2 tahun rezim Prabowo Gibran. Kami berdiri di Tugu Proklamasi ingin menyampaikan berbagai bentuk evaluasi, berbagai bentuk teguran, berbagai bentuk saran, agar rezim ini paham dan mendengarkan apa sejatinya yang kita inginkan dan apa sejatinya yang harus selalu mereka lakukan," katanya.
Aksi Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi pada siang hari, kemudian berlanjut ke Tugu Tani pada sore hari.
Komite Sadar membawa sejumlah isu, di antaranya persoalan ekonomi, korupsi, kebebasan berpendapat, kerusakan lingkungan, serta mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan.