Mahfud: Jika Negara Ingin Bersih dari Korupsi, Demokrasinya Harus Baik

04 Mar 2022, 16:20 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahufd MD, mengatakan apabila demokrasi di sebuah negara berjalan dengan baik, maka kontrol terhadap korupsi yang terjadi juga baik. Karena itu, menurut dia, masalah ini perlu menjadi perhatian utama.

"Jika negara berjalan demokratis maka korupsi bisa dieliminir. Jika negara ingin bersih dari korupsi maka jalankan demokrasinya dengan baik, sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula," ujar Mahfud ketika memberi sambutan dalam acara Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group, Jumat (4/3/2022).

1. Mahfud sebut Indonesia negara aneh

Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)

Mahfud mengatakan Indonesia adalah negara yang aneh. Pernyataan tersebut ia sampaikan berdasarkan sebuah penelitian yang menyebutkan Indonesia melakukan reformasi dan demokratisasi, tapi justru korupsinya semakin bertambah.

"Apakah demokrasinya yang salah? Tidak. Berarti praktik demokrasinya yang salah dan kalau sudah bicara praktik demokrasi salah, kita tidak bisa bertumpu pada satu institusi pada eksekutif saja, legislatif saja, LSM saja, KPK saja, tidak bisa," ujarnya.

2. Aparat penegak hukum diminta bersinergi agar Indonesia bebas korupsi

Gedung Merah Putih KPK dijaga oleh Polisi. (IDN Times/Aryodamar)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengingatkan agar seluruh aparat penegak hukum bersinergi dalam menegakkan hukum, khususnya pada korupsi. Menurut dia, koordinasi merupakan salah satu kunci Indonesia bebas dari korupsi.

"Sehingga diperlukan upaya kerja bersama, baik ke dalam maupun ke luar. Kita masih mempunyai problem citra perilaku korup di dunia internasional," ujar Mahfud.

3. Mahfud sebut persepsi korupsi Indonesia buruk dibanding negara G20 lainnya

Menkopolhukam RI, Mahfud MD (Twitter.com/mohmahfudmd)

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga menyinggung indeks persepsi korupsi (IPK) nasional pada 2021 yang masih stagnan. Menurut dia, Indonesia jadi negara dengan korupsi yang parah dibandingkan peserta G20 lainnya.

"Meski pun tidak terlalu tinggi dari rangking 102 menjadi 96 dengan persepsi sekarang ini, 37 atau 38 indeksnya dengan skor 38, dan tetap menjadi salah satu negara G20 yang tergolong korupsinya cukup parah atau cukup merajalela, tetapi masih lebih bagus dari Rusia yang skornya 30 atau Meksiko dengan skor 31," ujarnya.