Mahfud Klaim Tak Ada Kegiatan Pemilu yang Setop karena Tidak Ada Uang

05 Agu 2022, 23:24 WIB

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai acara silaturahmi bersama para tokoh di Sumut, Kamis (3/7) malam. (IDN Times/Prayugo Utomo)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan hingga saat ini belum ada pekerjaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terhenti karena ketiadaan uang. Menurutnya, semua kegiatan tetap berjalan karena KPU tetap memiliki anggaran rutin.

"Ini anggaran pemilu dalam arti nanti pemungutan suara yang perlu disiapkan dari sekarang," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Agustus 2022.

Diketahui, anggaran Pemilu 2024 sedang menjadi sorotan publik. Sebab, meski tahapan pemilu sudah dimulai namun pemerintah belum mencairkan anggaran KPU untuk 2022. Partai politik sudah mulai mendaftar sejak 1 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 14 Agustus.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjamin pemerintah bakal menyediakan berapa pun biaya yang dibutuhkan untuk memastikan penyelenggara Pemilu 2024 berjalan lancar.

"Berapa pun biayanya, asal rasional pasti akan disediakan. Terkait tingkat rasionalitas itu dibicarakan bersama antara KPU, pemerintah, DPR dan lain-lain," kata dia.

Mahfud menambahkan kegiatan pemilu yang akan dibiayai pemerintah merupakan poin-poin yang telah disepakati bersama saat rapat. Dia kembali menegaskan proses pemilu tidak akan terhenti hanya karena biayanya tidak lancar.

Berapa nominal anggaran yang dibutuhkan KPU pada 2022?

1. Pemerintah tak akan mengucurkan anggaran bagi kegiatan yang sifatnya tak pokok

Situasi rapat di gedung Kementerian Polhukam, Jakarta Pusat soal dana anggaran pemilu pada Kamis, 4 Agustus 2022. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Sementara, pada Kamis, 4 Agustus 2022, Menko Mahfud telah menggelar rapat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa pihak ikut diundang seperti Dirjen Anggaran dari Kementerian Keuangan, KPU, hingga Kementerian Dalam Negeri.

"Dirjen anggaran sudah menjamin sejauh prosedurnya telah dipenuhi, ada pembaruan atau revisi DIPA, maka pemerintah akan segera mengeluarkan anggaran itu," tutur Mahfud.

Namun, ia juga menyebut kegiatan yang sifatnya dinilai tak pokok seperti pembangunan kantor, kenaikan honor dan kenaikan jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), akan didiskusikan lebih lanjut. Mahfud menyebut Ketua KPU telah bersedia melakukan sejumlah langkah penyesuaian terkait kesiapan pemilu.

"Dengan kesepakatan itu maka akan bisa secepatnya diproses," kata Mahfud.

2. KPU butuh total dana Rp8,06 triliun pada 2022

Ilustrasi kotak suara. ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Sementara, komisioner KPU, Yulianto Sudrajat, mengatakan pihaknya membutuhkan dana tambahan untuk persiapan Pemilu 2024. KPU mengusulkan dana tambahan Rp4,02 triliun.

Namun, yang direalisasikan pemerintah baru Rp562,3 miliar atau setara 17,21 persen. Sedangkan, total anggaran yang dibutuhkan pada 2022 mencapai Rp8,06 triliun.

Dana tersebut, kata Yulianto, bakal dialokasikan untuk dukungan sarana dan prasarana di daerah. "Terkait dengan renovasi dan rehab kantor KPU di seluruh Indonesia. Ada 514 KPU kabupaten/kota yang memiliki kantor," ungkap Yulianto di kantor KPU pada Selasa, 2 Agustus 2022.

"Saat ini beberapa provinsi dan kabupaten/kota sangat membutuhkan perbaikan untuk dukungan sarana dan prasarana di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 ini," tutur dia.

Yulianto menjelaskan, dana sarana dan prasarana juga terkait dengan kebutuhan teknologi dan informasi (IT). Dia berharap pemerintah mau memberikan dukungan dana yang optimal untuk KPU tahun ini.

"Kami berharap ini ada revisi (anggaran yang dicairkan) ya. Sehingga, kami, postur KPU, performa KPU dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan (Pemilu) 2024 ini lebih baik," ujarnya.

3. Total anggaran Pemilu 2024 disepakati mencapai Rp76,6 triliun

Ketua DPR RI Puan Maharani (dok. Pribadi/Puan Maharani)

Sebagai informasi, DPR, pemerintah, dan KPU pada awal Juni 2022 sudah sepakat besaran dana Pemilu 2024 mencapai Rp76,6 triliun.

"Sudah sama-sama disepakati antara KPU dan DPR melalui Komisi II dan pemerintah bahwa tahapan pemilu akan dimulai Insyaallah sesuai dengan jadwal yang ada yakni 14 Juni 2022," ungkap Ketua DPR RI Puan Maharani ketika memberikan keterangan pers di Gedung Nusantara III, Senayan, pada 6 Juni 2022 yang dikutip dari situs resmi DPR.

Puan meminta anggaran Pemilu 2024 digunakan secara efektif dan efisien, serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan sejak dimulainya tahapan pemilu.

Pemilu dijadwalkan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Sementara, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kemudian, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dijadwalkan pada Agustus 2022 dan verifikasi parpol calon peserta pemilu akan ditetapkan pada Desember 2022.

"Sehingga pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu Insya Allah sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan," kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Puan mengingatkan kepada KPU dan Komisi II DPR untuk melakukan simulasi kampanye. Tujuannya, agar saat pemilu berlangsung, setiap kebutuhan dapat terakomodasi dengan baik.

"Durasi masa kampanye akan berdampak pada produksi dan distribusi logistik, oleh karena produksi logistik harus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan," tutur politikus PDI Perjuangan tersebut.