Mahfud MD: Jokowi Tak Tahu Moeldoko Akan Ikut KLB Demokrat di Sumut

11 Mar 2021, 22:27 WIB

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 13 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sama sekali tak tahu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akan ikut Kongres Luar Biasa pada Jumat, 5 Maret 2021. Setelah ramai pemberitaan Moeldoko menerima posisi sebagai ketua umum, Jokowi disebut terkejut tetapi terlihat tenang.

"Saya tahu bahwa Pak Jokowi kaget karena saya mengonfirmasi kepada Pak Moeldoko pada Rabu pagi, karena ketemu. Lalu, saya juga konfirmasi ke Pak Pratikno. Dia bilang bapak (Jokowi) tidak tahu (Moeldoko ke Sumut). Tiba-tiba kok ada di sana (KLB Partai Demokrat)," ujar Mahfud yang dikutip dari YouTube program Mata Najwa, pada Kamis, 11 Maret 2021.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyerahkan sepenuhnya nasib Moeldoko ke tangan Jokowi. Apalagi soal jabatan di kabinet atau lembaga menjadi hak prerogatif presiden. Tetapi, menurut Mahfud meski Jokowi terkesan mendiamkan dan tenang, belum tentu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tak mengambil sikap.

"Kan selalu begitu kan, terlihat diam, tapi tiba-tiba ambil tindakan. Tapi, kesan saya melihat presiden (setelah digelar KLB), happy-happy saja tuh," kata dia lagi.

Apakah bisa pemerintah memastikan bisa bersikap netral dalam menghadapi dualisme kepemimpinan di parpol berlambang mercy itu? Apalagi dalam konflik tersebut, turut menyeret orang dekat presiden.

1. Moeldoko menganggap tak perlu beri tahu Jokowi bila ingin hadir di KLB Sumut

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Saat bertemu kembali dengan Moeldoko pada pekan ini, Mahfud sempat menanyakan apakah ia sebelumnya memberi tahu Jokowi soal rencana kepergiannya ke Medan. Menurut Moeldoko hal tersebut menjadi urusannya. Mantan Panglima TNI itu juga merasa tidak ada kewajiban untuk memberi tahu ke Jokowi soal keinginannya hadir di KLB Partai Demokrat.

"Pak Moeldoko mengatakan lho itu kan urusan saya. Lagi pula saya tidak ditanya (oleh Presiden Jokowi)," kata Mahfud menirukan kalimat Moeldoko ketika dikonfirmasi.

Pihak Istana, ujarnya lagi, tidak tahu menahu bila akan dilakukan KLB. Istana baru tahu ada KLB pada Jumat sore, 5 Maret 2021. Ketika itu sudah terjadi keributan antara massa pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko.

"Saya bilang hebat juga nih gerakan diam-diamnya meledak di Medan. Sampai hari Kamis pekan lalu itu, kita tidak tahu tuh (akan ada KLB di Medan)," tutur dia.

Ia menambahkan baru mengetahui akan digelar KLB partai berlambang mercy itu setelah memperoleh surat dari AHY. Di dalam surat itu, AHY meminta kepada Kemenko Polhukam untuk mencegah KLB terjadi.

2. Mahfud tak membantah peluang Kemenkumham akan sahkan kubu partai yang dukung pemerintah

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Medan, Jumat (4/7). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Berkaca dalam konflik internal beberapa partai politik yang terjadi di tanah air, Kementerian Hukum dan HAM biasanya condong mengesahkan kepemimpinan yang sikapnya mendukung pemerintah. Hal tersebut juga disebut oleh host program tersebut, Najwa Shihab.

Sebagai contoh, pada 2014 dualisme kepemimpinan sempat terjadi di Partai Golkar. Ketum Golkar ketika itu, Aburizal Bakrie, sejak awal pilpres memberi dukungan bagi kubu Prabowo-Hatta Rajasa. Tetapi, sebagian kader di partai berlambang beringin itu juga mendukung kubu Jokowi-JK.

Pada Desember 2014, kader Partai Golkar yang pro Jokowi kemudian menggelar musyarawah nasional luar biasa di Ancol. Munas tersebut memilih Agung Laksono sebagai ketum. Tiga bulan kemudian, SK Menkum HAM Yasonna Laoly menyatakan kepengurusan Golkar yang pro Jokowi-JK lah yang sah.

Kedua kubu di Partai Golkar kemudian berseteru di pengadilan hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Hakim MA kemudian memenangkan Golkar kubu Aburizal Bakrie.

Yasonna pun akhirnya mengeluarkan surat keputusan baru pada 2015 yang membatalkan pengesahan kepengurusan Agung Laksono. Namun, konflik di tubuh Partai Golkar mereda usai Aburizal resmi menyatakan dukungan bagi Jokowi.

Mahfud pun tak membantah soal fenomena tersebut. Ia pun menilai tak menutup peluang kepengurusan Demokrat yang akan disahkan adalah yang mendukung pemerintah.

"Ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya (Kemenkum HAM berikan SK bagi partai yang dukung pemerintah). Sejak zaman 2002," ujar Mahfud.

Namun, ia menegaskan belum tentu PD kubu Moeldoko akan mendukung pemerintah. Meski hingga saat ini, ia masih menjabat sebagai KSP.

"Belum tentu lho yang mendukung pemerintah itu kubu Pak Moeldoko, Darmizal dkk. SBY kan sebelum pilpres berkali-kali mendukung pemerintah," ujarnya.

3. Demokrat kubu Moeldoko akui baru akan ajukan surat ke Kemenkum HAM pada hari Jumat

Default Image IDN

Sementara, meski sudah sempat berkoar-koar di media sudah menyerahkan laporan ke Kemenkum HAM pada Rabu kemarin. Pada kenyataannya, laporan tersebut belum diterima.

Politikus Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu dirapikan. "Kami sedang merapikan data-data calon pengurus DPP. Tinggal itu saja, dokumen lain sudah lengkap," ujar Ilal kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Kamis (11/3/2021).

Ia menambahkan dokumen itu baru akan diantar ke Kemenkum HAM pada Jumat, 12 Maret 2021. "Besok, akan kami bawa ke Kemenkum HAM," tutur dia lagi.

Menko Mahfud sebelumnya menyebut pemerintah baru mengakui terjadi KLB pada 5 Maret 2021 lalu, bila ada laporan tertulis ke Kemenkum HAM dari pihak yang menyelenggarakan. Sebelum ada laporan itu, maka peristiwa di Deli Serdang, Sumut, dianggap sekedar temu kader belaka.