Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mendorong publik untuk memberikan waktu bagi kabinet Prabowo-Gibran bekerja lebih dulu. Namun, bila ada menteri-menterinya membuat kebijakan yang tidak beres maka jangan ragu untuk tetap mengkritik.
"Kan sekarang Beliau masih melakukan hal-hal untuk keseimbangan pemerintahan atau political trade off. Saya kira itu tidak bisa dihindari tapi menurut saya, mari sama-sama kita tunggu saja," ujar Mahfud mengenai pandangannya terkait pembentukan kabinet Prabowo-Gibran dan dikutip dari akun YouTubenya pada Sabtu (26/10/2024).
Indikasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai dengan delapan program cepat atau tidak sudah bisa terlihat di 100 hari pertama. Termasuk apakah banyak wakil menteri dan kepala badan benar-benar memberikan kontribusi bagi pemerintahan.
Guru besar ilmu hukum tata negara dari Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta itu pun mengakui ada sejumlah menteri yang memiliki rekam jejak bermasalah terkait hukum. Sosok seperti Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto hingga Wakil Menteri Edward Omar Sharif Hiariej sudah pernah diperiksa oleh penegak hukum.
Tetapi, dalam pandangannya, Mahfud menduga bagi para menteri atau wamen yang memiliki rekam jejak bermasalah akan diawasi langsung oleh Prabowo. "Mungkin saja Pak Prabowo akan mengandangkan orang-orang itu di bawah kekuasaannya langsung. Orang-orang itu akan ditarik dan berkoordinasi langsung oleh Prabowo. Jadi, gak bisa main-main lagi," tutur dia.
Meskipun Mahfud mengakui rekam jejak menteri yang tersangkut kasus hukum diduga kuat tidak akan membuat keputusan sesuai integritas dan kepentingan publik. Namun, Mahfud yakin Prabowo tidak akan mendiamkan menteri dan wakil menteri dengan potensi tersangkut kasus hukum itu.