Mahfud: Presiden Minta Menteri Tetap Fokus Kerja Jelang Pemilu 2024

10 Mei 2022, 14:20 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (kiri) ketika rapat dengan Kapolda Jawa Timur (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD, mengatakan Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan arahan kepada para menterinya jelang memasuki persiapan Pemilu 2024. Arahan pertama, kata Mahfud, Pemilu 2024 harus berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya sejak Juni 2022.

Arahan kedua, kata dia, agar para pembantunya itu bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Mahfud menggarisbawahi kinerja para menteri tak boleh terganggu meski agenda Pemilu 2024 pelan-pelan mulai pasti.

"Arahan kedua dari presiden yaitu para menteri harus bekerja secara maksimal untuk melaksanakan tugasnya sebagai menteri sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tidak boleh mengganggu dan terganggu agenda pemilu," ujar Mahfud kepada media di Jakarta pada Senin, 9 Mei 2022.

Arahan ketiga, lanjut dia, Presiden Jokowi membolehkan menteri menyampaikan pernyataan terkait pemilu. Namun, ia menggarisbawahi pernyataan soal pemilu memang terkait dengan bidangnya.

"Jadi, boleh saja menteri terkait menyampaikan statement tentang pemilu asal relevan dengan bidangnya. Misalnya, Menteri Dalam Negeri menyampaikan statement bahwa pemilu harus berjalan luber dan jurdil atau menyampaikan statement bahwa pemerintah akan mendukung kemandirian dan netralitas KPU. Justru begitu itu malah bagus," tutur dia lagi.

Pernyataan dari Jokowi itu seolah merespons bahwa sudah ada pembicaraan di ruang publik bahwa empat menteri di kabinetnya sudah meminta izin untuk bisa maju dalam pemilu 2024. Keempat menteri yang dimaksud yakni Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Salah satu yang menjadi kekhawatiran publik yakni keempat menteri itu tak lagi bisa mengerjakan tugasnya lantaran fokus untuk mendongkrak elektabilitas jelang pesta demokrasi pada 2024 mendatang.

Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Jokowi untuk merespons permohonan izin dari para menterinya untuk maju dalam Pemilu 2024?

1. Jokowi didesak ganti menteri yang hendak maju dalam Pemilu 2024

Jokowi dan Prabowo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Dalam pandangan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, empat menteri yang disebut sudah meminta izin ke Jokowi untuk ikut Pemilu 2024, sudah tak lagi fokus bekerja sejak tahun ini. Apalagi, tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022 mendatang.

"Ini kan sudah masuk tahun politik, sudah main masing-masing dan menggunakan manuvernya masing-masing untuk kepentingan parpol masing-masing," ungkap Ujang ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Minggu, 17 April 2022 lalu.

Itu sebabnya, di periode pertama menjabat, Jokowi pernah melarang menteri tak boleh merangkap posisi ketua umum partai politik. Tujuannya, agar fokus bekerja.

Namun, sikap Jokowi itu berubah memasuki periode kedua ia menjabat. Hal itu, kata Ujang, untuk mengakomodasi masuknya Golkar ke dalam partai koalisi. Di periode pertama, Golkar terlihat dekat dengan Partai Gerindra.

Setidaknya ada tiga menteri yang juga merangkap jabatan sebagai ketua umum parpol yakni Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo Subianto (Ketum Gerindra), dan Suharso Monoarfa (Ketum PPP).

Ujang menyarankan, Jokowi mengganti para menteri yang merangkap jabatan ketum. Apalagi bila menteri itu sudah terbukti berniat ingin maju di Pemilu 2024. Ia menyarankan menteri diisi kader parpol yang tidak menjabat posisi ketua umum.

"Supaya yang jadi ketum parpol itu bisa fokus berkampanye dan menteri dari kader parpol bisa fokus bekerja," tutur dia.

2. Menteri yang ikut Pemilu 2024 berpotensi menyalahgunakan fasilitas negara untuk kampanye

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Poin penting yang digarisbawahi oleh Ujang yakni biasanya menteri yang sudah terlihat akan maju di Pemilu 2024, cenderung tak ingin meninggalkan jabatannya. Sebab, mereka bisa memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye.

"Pasti fasilitas negara kan bakal digunakan. Pesawat untuk berkampanye yang digunakan pasti kan milik negara. Kalau dia tidak jadi menteri kan juga sulit (untuk berkampanye)," kata Ujang.

Selain itu, dengan tetap menjabat sebagai menteri, maka mereka tetap mendapatkan eksposure media dan panggung-panggung politik. Dengan begitu, namanya tetap diingat oleh publik.

3. Partai oposisi desak para menteri jangan colong start kampanye

Anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera (Istimewa)

Sementara, Partai Demokrat berharap agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju tetap fokus menuntaskan pekerjaan mereka hingga masa jabatannya habis di tahun 2024. Jangan ada yang justru sudah mulai mencolong start untuk melakukan kampanye.

"Sehingga, negeri ini bisa segera keluar dari pandemik (COVID-19). Negeri ini bisa keluar dari krisis ekonomi. Tetapi, kalau rakyat malah melihat selama sisa masa jabatan yang ada, para menteri malah fokus mengedepankan ambisi serta ego pribadi, tentu publik gak bakal tertarik memilih mereka ketika pemilu nanti untuk menggantikan Pak Jokowi," ungkap Herzaky kepada media di Jakarta, pada 17 April 2022 lalu.

Sementara, apakah keempat menteri itu sebaiknya mundur agar bisa fokus melakukan kampanye? Demokrat menyerahkan keputusan itu kepada presiden.

Berbeda dengan Partai Demokrat, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera justru mendesak keempat menteri itu segera mundur bila sudah pasti bakal maju di Pemilu 2024. Dengan begitu, Presiden Jokowi tidak akan terbebani bila menteri-menteri itu tak fokus dalam bekerja.

"Jadi menteri itu berat, 273 juta rakyat Indonesia harus diurus. Itu semua memerlukan fokus dan kerja keras. Kalau disambi dengan urusan nyapres, maka besar kemungkinan malah tidak akan sukses. Ketimbang membebani Pak Jokowi, para menteri yang mau maju nyapres, secara etika, elegan dan gentle, sebaiknya mundur," ungkap Mardani dalam keterangan video pada Senin, 18 April 2022.