Mahfud Soroti Politik Kampus dalam Pemilihan Rektor

21 Feb 2023, 21:30 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Politik, Hukum, HAM, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD menyoroti maraknya politik kampus dalam pemilihan rektor.

Menurut dia, dunia perguruan tinggi saat ini mulai banyak budaya politik praktis. Bahkan dalam pemilihan rektor ada tim sukses (timses) hingga lobi politik seperti partai politik (parpol).

"Bagaimana (kondisi) kampus sekarang ini. Sebenarnya yang aneh lagi, di perguruan tinggi sekarang kalau ada pemilihan rektor, ada timses. Iya kan? Saya mau nyalon, nah timses ini kalau saya jadi kami ini kamu ini. Itu sudah ada timsesnya. Lobi kayak parpol. Waktu kita dulu kan malu melakukan itu ya. Sekarang ini sudah biasa itu," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2023).

1. Mahfud singgung fenomena calon rektor minta dukungan ke ormas Islam

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (www.instagram.com/@mahfudmd)

Lebih lanjut, Mahfud juga mengaku melihat adanya fenomena calon rektor yang sampai bersilaturahmi ke organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU). Pendekatan itu tak lain untuk mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat.

"Besok tiga bulan lagi ada pemilihan rektor, datang ke sini udah. Nanti datang ke NU minta diakui bahwa saya NU. Sesudah terpilih kayak politik lagi. Sekarang sedang terjadi," ucap dia sambil tertawa.

2. Mahfud ungkap penyebab anjloknya IPK

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait UU ITE di Jakarta, Jumat (11/6/2021) (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga menyinggung penyebab anjloknya Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

Mahfud menuturkan, penyebab turunnya IPK itu karena maraknya korupsi di sektor pelayanan publik dan birokrasi.

"Soal indeks persepsi korupsi anjlok ada di 38 ke 34 berdasar hasil uraian semua, korupsi itu terjadi di sektor pelayanan publik di birokrasi," kata dia.

Mahfud mengatakan, penyebab IPK tersebut turun bukan karena lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Hal itu karena, indeks penegakan hukum korupsi naik dari yang semula 22 jadi 24.

"Bukan di penegakan hukum korupsi. Penegakan hukum korupsi naik dari 22 jadi 24 . Demokrasi naik dari 23 menjadi 24," ujar dia.

3. Mahfud contohkan kasus korupsi di birokrasi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Mahfud lantas memberikan sejumlah contoh kasus suap yang marak terjadi di pelayanan publik dan birokrasi. Biasanya kasus itu terkait permintaan dimuluskannya sebuah proyek dan jabatan.

"Yang turun gini loh, facilitating payment. (Contohnya) 'Ibu mau punya proyek, ini gue bayar berapa?'. Itu tahu semua orang. Orang mau naik pangkat menghubungi siapa, bayar, orang mau sekolah ke Sesko atau apa. Bayar, kalau ndak (bayar) gak bisa," tutur dia.