Mandat Reformasi, ICW Desak Kasus Korupsi Era Soeharto Dituntaskan

Sejarawan Bonnie Triyana, dalam diskusi yang berlangsung di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (6/11) sore, menyampaikan bahwa di zaman Soeharto dulu korupsi yang dilakukan bukan hanya korupsi terkait ekonomi semata. Menurut Bonnie, ada korupsi lain yang dilakukan pemerintahan Soeharto.

"Korupsi zaman soeharto gak cuman korupsi ekonomi, tapi juga politik,” kata Bonnie. Salah satu hal yang juga dikorupsi menurut Bonnie adalah korupsi kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan pers dan berpendapat.

Selaku praktisi hukum, Abdul Fickar Hadjar menyampaikan, penyelesaian kasus korupsi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan karena peliknya aturan-aturan yang justru membungkus kasus korupsi tersebut.

"Dibungkus Keppres, undang-undang, dan perjanjian-perjanjian perdata, mempidanakan korupsi Orde Baru jadi sulit," kata Fickar menjelaskan alasan korupsi rezim Soeharto sulit ditangani.

Menurut Bonnie, Soeharto disebut dalam kasus korupsi era Orde Baru bukan menyalahkan Soeharto sebagai seorang individu. Tapi, Soeharto dianggap bertanggung jawab sebagai seorang kepala negara.

"Soeharto sebagai kepala negara. Institusi. Presiden," kata Bonnie. "Bukan pribadi," dia menambahkan.

Peneliti ICW, Emerson Yuntho menegaskan, penuntasan kasus korupsi era Soeharto merupakan mandat reformasi. Karena itu, ICW mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus korupsi yang membawa nama Soeharto. 

Menurut Emerson, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan menyita aset-aset milik Soeharto.

“Jokowi baiknya memerintahkan Jaksa Agung untuk segera mengeksekusi aset-aset yayasan yang dimiliki Soeharto," ucap Emerson.

Menurut praktisi hukum, Abdul Fickar Hadjar, tindakan korupsi politik masih marak terjadi saat ini. 

"Oh ada, itu banyak di luar," kata Fickar. "Itu korupsi supaya orang menjabat, itu kan korupsi politik," ujar Fickar.