Jakarta, IDN Times - Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H. Maming mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya, Denny Indrayana.
"Kami selaku Tim Kuasa Hukum Mardani H. Maming yang ditunjuk oleh PBNU hari ini telah mengirimkan surat kepada KPK yang pada intinya meminta semua pihak menghormati proses praperadilan yang sedang berlangsung," ujar Denny ketika dikonfirmasi Wartawan, Kamis (14/7/2022).
Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri, tidak sependapat dengan Deny. Menurutnya, proses praperadilan yang tengah diuapayakan Mardani Maming tidak menghentikan penyidikan kasus ini.
"Proses praperadilan sama sekali tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan," tegas Ali.
KPK menghargai upaya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut. Meski begitu, Ali menegaskan bahwa praperadilan bukan untuk menguji materi pokok proses penyidikan ini.
"Terkait materi pokok perkara, silakan kita uji sama-sama di depan Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujar Ali.
KPK diketahui telah menetapkan Mardani Maming dan beberapa pihak lain sebagai tersangka dugaan korupsi. Meski begitu, KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana perkara ini terjadi.
Bahkan, untuk kepentingan penyidikan politikus PDI Perjuangan itu telah dicegah ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Ia juga sempat diperiksa KPK selama 12 jam