Di Sidang Tahunan MPR, Jokowi Ungkit Kritikan Rakyat
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan laporan kinerja pemerintahan pada Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8). Salah satu yang disoroti Jokowi adalah kritik dari rakyat kepada lembaga-lembaga negara.
"Dalam kedudukan saya sebagai kepala negara, melalui Sidang Majelis ini, saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga-lembaga negara kepada seluruh rakyat Indonesia," kata dia di hadapan anggota MPR dan delegasi negara sahabat.
Menurut Jokowi, penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara adalah sebuah konvensi ketatanegaraan yang baik, agar seluruh rakyat Indonesia bisa mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga negara. "Untuk menghadirkan semangat keterbukaan dan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kepercayaan dan dukungan rakyat kepada lembaga-lembaga negara dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing sesuai amanat konstitusi," jelasnya.
1. Pemerintah harus bekerja lebih keras
Rapat Terbatas penguatan cadangan devisa di Kantor Presiden, 14/8 (ANTARA FOTO/Puspa PerwitasariJokowi menyebut bahwa kritikan merupakan bentuk harapan rakyat agar lembaga-lembaga negara bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan rakyat tersebut.
"Kita harus memaknai kritik dari rakyat kepada Lembaga-Lembaga Negara sebagai wujud kepedulian sekaligus harapan rakyat," kata dia. Oleh karena itu, kita harus tempatkan forum ini sebagai bentuk kebersamaan Lembaga-Lembaga Negara untuk membangun kepercayaan rakyat.
2. Selama 4 tahun memulihkan kepercayaan rakyat
ANTARA FOTO/Ahmad SubaidiSelain itu, Jokowi juga mengaku bahwa selama empat tahun memimpin, pemerintah berjuang memulihkan kepercayaan rakyat melalui kerja nyata membangun negeri. "Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, secara merata dan berkeadilan," kata Jokowi.
Pemerintah, kata dia, ingin rakyat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara.
Hadirin bertepuk tangan saat Jokowi menyebut mengenai pembangunan berkeadilan hingga di pulau terluar.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga negara adalah sumber kekuataan utama pemerintah dalam melangkah. "Lembaga-lembaga negara menjadi lembaga yang kuat dan berwibawa ketika rakyat menghormati, menaruh kepercayaan, dan juga memberikan dukungan terhadap tugas konstitusional yang diembannya," kata Jokowi.
Editor’s picks
Baca Juga: Pantau Arus Mudik Naik Helikopter, Ketua DPR Puji Infrastruktur Jokowi
3. Pemerintah fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur
ANTARA FOTO/Olha MulalindaJokowi mengatakan bahwa pemerintahannya fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa.
"Percepatan pembangunan infrastruktur bukan hanya dimaksud untuk mengejar ketertinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur dibanding dengan negara lain, melainkan juga menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah
bagi daerah-daerah di seluruh penjuru tanah air," kata dia.
Itulah sebabnya infrastruktur tidak hanya dibangun di Jawa, tapi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara, sampai Tanah Papua. Karena, imbuhnya, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia ingin tumbuh bersama, sejahtera bersama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.
Infrastruktur untuk mempersatukan Tanah Air
ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaSatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. "Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja, padahal sesungguhnya kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru," jelasnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur fisik harus dilihat sebagai cara untuk mempersatukan
kita, mempercepat konektivitas budaya yang bisa mempertemukan berbagai budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. "Orang Aceh bisa mudah terhubung dengan orang Papua, orang Rote bisa terhubung dengan saudara-saudara kita di Miangas, sehingga bisa semakin merasakan bahwa kita satu bangsa, satu Tanah Air," kata dia.
Baca Juga: “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati,” Jalan Terjal Kasus HAM di Papua
Topik:
Berita Terkini Lainnya
