Akhirnya DPR Sahkan Perubahan UU Terorisme

2. Menteri Hukum dan HAM hadir dalam paripurna

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tampak hadir dalam rapat paripurna DPR RI. Menkumham diketahui sebagai pemegang mandat Surat Presiden (Surpres) sebagai wakil dari pemerintah untuk membahas RUU Terorisme bersama DPR.

Sebelum rapat dimulai, sebelumnya Yasonna menyampaikan tidak ada definisi paten secara global mengenai terorisme. Pada awalnya, pihak pemerintah tidak menyertakan definisi dari terorisme itu sendiri ketika dilakukan pembahasan.

Definisi terorisme akhirnya ditetapkan ketika dilakukan rapat kerja bersama dengan pansus RUU  Terorisme. Mereka mendengarkan pendapat dari berbagai fraksi dan petinggi negara lainnya.

3. Disahkan setelah kurang lebih 2 tahun dibahas

IDN Times/Margith Juita Damanik

RUU Terorisme sudah dibahas selama kurang lebih dua tahun lamanya. Pada Kamis (24/5) malam menjadi hari terakhir RUU dibahas oleh DPR dan pemerintah. Hasil rapat kemudian dibawa ke rapat paripurna pada hari ini.

Yasonna selaku perwakilan dari pemerintah menyampaikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo juga menyetujui untuk disahkannya UU Terorisme tersebut. Ia menilai UU itu akan menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan terorisme. 

Sementara, Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii menyampaikan laporan pembahasannya dan poin-poin perubahan yang ada di dalam UU yang baru, termasuk menyebutkan definisi terorisme yang sudah disepakati. 

Di dalam UU Terorisme yang baru, juga menambahkan ketentuan perlindungan bagi korban aksi terorisme secara komprehensif berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial, santunan korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan kompensasi. 

"RUU juga mengatur pemberian hak bagi korban (aksi terorisme) yang mengalami penderitaan," kata Syafii. 

Baca juga: Definisi Disepakati, Ini Beberapa Substansi Tambahan di RUU Terorisme