Komnas HAM Sayangkan Isu Keamanan Dalam Negeri Luput Saat Debat Ke-4
IDN Times/Margith Juita Damanik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengadakan konferensi pers terkait debat pemilihan presiden 2019 yang telah berlangsung pada Sabtu (30/3) lalu. Konferensi pers dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Komnas HAM menyayangkan isu keamanan dalam negeri tidak dibahas saat debat Pilpres putaran ke-4 berlangsung. Padahal, keamanan dan pertahanan merupakan salah satu tema yang diangkat dalam.
Baca Juga: Komnas HAM: Banyak Warga Terancam Tidak Bisa Memilih
1. Lebih fokus ke pertahanan
IDN Times/Margith Juita DamanikKetua Komisioner Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menilai dalam debat pilpres 2019 putaran ke-4, kedua calon presiden, Joko "Jokowi" Widodo dan Prabowo Subianto sama-sama lebih fokus kepada isu pertahanan. Isu keamanan dirasa kurang dibahas.
"Fokusnya lebih banyak pertahanan," kata Taufan di kantor Komnas HAM pada Senin (1/4) siang. "Masing masing punya gagasan, kita gak mau perdebatkan gagasan mana yang terbaik. Silakan saja publik menilai. Tapi soal keamanan ini, gak begitu banyak diungkap," lanjut dia.
2. Rakyat lebih dekat dengan isu keamanan
IDN Times/Margith Juita DamanikAhmad Taufan menyayangkan topik keamanan tak banyak dibahas. Padahal menurutnya, isu ini justru lebih dekat dengan masyarakat dalam keseharian.
Editor’s picks
"Sebagai rakyat Indonesia, kita sehari-hari lebih banyak berhadapan dengan sistem keamanan, dengan kepolisian," Taufan menjelaskan.
3. Singgung soal operasi sipil TNI
IDN Times/Ardiansyah FajarPada isu pertahanan pun, Komnas HAM menilai kedua calon presiden banyak berkutat soal anggaran. Isu-isu persoalan TNI seolah terabaikan.
Salah satunya, terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "Artinya ketika dia (TNI) menjalankan OPSM, sesungguhnya berbicara soal keamanan," kata Taufan.
"Dalam pertemuan kita dengan mabes TNI, kita katakan harus ada penjabaran jelas sehingga kemudian operasi militer selain perang itu memang terwajah sipil, memperkuat polisi dalam rangka keamanan," kata Taufan.
4. Soal MoU antara TNI dan Polri
ANTARA FOTO/Muhammad AdimajaMasalah perbantuan TNI kepada Polri ini, menurut Taufan tidak memiliki dasar hukum selain dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) hingga saat ini. Taufan menjelaskan, sebenarnya pada undang-undang tentang TNI, ada pasal yang mengatur perlunya ada undang-undang baru untuk mengatur masalah perbantuan tersebut.
"Jadi, kita ingin tahu bagaimana pertahanan kita yang kemudian masuk dalam keamanan itu, menjaga prinsip-prinsip HAM," kata Taufan.
Baca Juga: Daftar Pernyataan Penting Jokowi dan Prabowo Soal Hankam Saat Debat
Berita Terkini Lainnya
