Mirip di MK, Begini Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu di Banyak Negara
IDN Times/Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemilu 2019 di Indonesia sudah masuk tahap proses gugatan sengketa hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga yang berwenang memutuskan kasus ini, tengah bekerja keras menyelesaikan sengketa. Selain Indonesia, ada negara-negara penganut sistem demokrasi yang mengalami kasus yang sama dalam pemilu.
Di negara-negara tersebut, penyelesaian sengketa pemilu juga dilakukan melalui lembaga khusus yang diatur konstitusi seperti MK di Indonesia. Namun, setiap negara pada dasarnya memiliki model penyelesaian sengketa pemilu berbeda, sesuai kebutuhan negara masing-masing. Bagaimana model penyelesaian sengketa pemilu di negera-negara penganut sistem demokrasi?
1. Di Inggris, kandidat yang kalah dapat mengajukan petisi pemilu
IDN Times/Auriga AgustinaBerkaitan dengan mekanisme keberatan pemilu di Inggris, menurut Part III of the Representative of the People Act 1983, validitas pemilu parlemen dapat digugat kandidat yang kalah dengan mengajukan petisi pemilu. Petisi ini untuk keperluan investigasi, yang kemudian memvalidasi pemilu untuk anggota dewan, apakah terdapat bentuk kecurangan atau alasan apapun.
Penanganan masalah pemilu telah berjalan sebelum 1868. Sengketa pemilu diselesaikan the House of Common, karena terkait permasalahan dan keistimewaannya lantaran masalah ini berhubungan dengan keanggotaannya. Pengadilan pemilu terdiri atas dua hakim dari the Queen’s Bench Division.
Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara: Gugatan Status Ma'ruf Amin ke MK Kurang Tepat
2. Di beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa terdapat lembaga penyelesaian sengketa pemilu seperti Mahkamah Konstitusi (MK)
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ANegara-negara di Amerika Latin hampir sebagian besar memiliki lembaga penyelesaian sengketa pemilu. Sejak 1924, Chili memiliki Tribunal Pemilu yang bernama Tribunal for Qualifying Elections atau dikenal dengan nama Tribunal Calificador de Elecciones.
Tak berbeda jauh dengan Chili, Meksiko juga memiliki Tribunal Pemilu yang memiliki nama the Electoral Tribunal of the Judicial branch of the Federation. Selain itu, Uruguay juga memiliki pengadilan pemilu sendiri yang disebut Corte Electoral.
Berdasarkan Konstitusi Weimar 1919, di Austria, penyelesaian sengketa pemilu menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi atau the Constitutional Court of Justice. Di Prancis, kewenangan itu terletak di Dewan Konstitusi (the Constitutional Council) sejak 1958.
Editor’s picks
3. Negara yang tergabung dalam ASEAN punya cara masing-masing dalam menangani sengketa pemilu
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AWalaupun dekat dengan Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara memiliki sistem sendiri dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Di Thailand, konstitusi memberikan wewenang kepada Komisi Pemilu Thailand, untuk mengusut kasus-kasus yang berhubungan dengan pemilu. Jika bentuk pelanggaran pemilu ditemukan, komisi dapat membatalkan pemilu, komisi tersebut juga dapat menarik kembali para calon untuk ikut dalam pemilu.
Di Malaysia, kekuasaan untuk menyelesaikan gugatan hasil pemilu diserahkan kepada Pengadilan Pemilu (Election Court), yang dibentuk di setiap Pengadilan Tinggi (High Court), di mana di Malaysia memiliki dua High Court. Hampir sama di Indonesia, peserta pemilu dapat mengajukan gugatan hasil pemilu jika merasa keputusan penyelenggara tidak benar.
4. Amerika Serikat memiliki Komisi Pemilihan Federal
ANTARA FOTO/Wahyu Putro ABerbeda dengan Amerika Latih, Eropa, dan Asia Tenggara, undang-undang pemilu di Amerika Serikat membedakan antara pelanggaran keuangan dan bentuk kesalahan lainnya. Setiap kesalahan ditangani secara administratif oleh Komisi Pemilihan Federal, sedangkan pelanggaran yang bermotif pidana diusut Departemen Kehakiman.
5. Pengadilan pemilu di Afrika Selatan fokus memeriksa banding
ANTARA FOTO/Hafidz MubarakPengadilan pemilu di Afrika Selatan berwenang meninjau semua keputusan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu. Pengadilan akan meninjau dengan urgensi tinggi dan diputuskan dalam waktu singkat.
Pengadilan ini memeriksa semua tuduhan tindakan pelanggaran, ketidakmampuan atau ketidakcakapan anggota komisi, dan membuat rekomendasi kepada Majelis Nasional Afrika Selatan yang berwenang menunjuk anggota komisi.
Baca Juga: Dua Poin Petitum Prabowo-Sandi di MK Dinilai Tidak Logis
Berita Terkini Lainnya
