Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Soal Vaksin Sinovac Sebelum 13 Januari 2021

Keputusan tersebut merupakan kesepakatan antara pemerintah dan ulama terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan dalam waktu dekat. 

“Masalah izin dan fatwa halal ini sudah ada kesepakatannya,” ujar Masduki.

Menurut Masduki, walaupun sudah didistribusikan, Wapres memastikan bahwa proses vaksinasi harus menunggu izin BPOM dan MUI. Pendistribusian vaksin, lanjut dia, dilakukan sejak awal untuk memastikan agar vaksinasi bisa dilakukan secara serentak. 

“Wilayah kita kan kepulauan. Jadi harus dilakukan sejak awal,” kata pria yang baru saja ditunjuk sebagai Komisaris Bank Syariah Indonesia itu.

Mengenai vaksin lain yang akan datang ke Indonesia, Masduki menuturkan, rencananya vaksin tersebut baru tiba pada April hingga Mei 2021. 

“Jadi memang harus menunggu,” tuturnya.

Pemerintah sudah mendistribusikan vaksin COVID-19 asal perusahaan Tiongkok, Sinovac, ke 34 provinsi Indonesia sejak Minggu, 3 Januari 2022.

Meskipun sudah didistribusikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum mengeluarkan izin darurat penggunaan atau emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin Sinovac tersebut.

"Tentu ini sudah kami siapkan juga, bahwa fasilitas didukung lebih dari 10 ribu Puskesmas, ada KKP 40 sekian, semuanya sudah disiapkan untuk rantai dinginnya menerima vaksin ini," kata Juru Bicara Vaksinasi Vaksin Covid-19 dari PT Bio Farma Bambang Heriyanto, Minggu (3/1/2021).